Breaking News:

Berita Bali

Jokowi Mencabut Aturan Investasi Miras, Kapolresta Denpasar Mendukung Keputusan Pemerintah

Presiden RI, Joko Widodo mencabut aturan investasi miras yang ada pada Perpres No 10 tahun 2021

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan saat menggelar press conference pengungkapan kasus Narkoba di Mapolresta Denpasar, Bali, Selasa 2 Maret 2021 - Jokowi Mencabut Aturan Investasi Miras, Kapolresta Denpasar Mendukung Keputusan Pemerintah 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - KEPUTUSAN Presiden RI, Joko Widodo mencabut aturan investasi miras yang ada pada Perpres No 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal langsung menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Bali.

Pasalnya di Bali, masyarakat banyak yang bermata pencaharian sebagai petani arak.

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan turut mengomentari mengenai keputusan yang ramai diperbincangkan khalayak ini.

Pada dasarnya Kapolresta mengaku mendukung segala apapun keputusan pemerintah sebab pasti sudah melalui keputusan, pertimbangan dan kajian yang matang sebagaimana saran pendapat dari masyarakat luas.

Baca juga: Jokowi Membatalkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, DPRD Bali Hormati Keputusan Jokowi

Baca juga: Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Pelaku Pariwisata: Bali Kehilangan Potensi Ekonomi dari Arak

Baca juga: Presiden Jokowi Cabut Perpres Miras Setelah Bertemu Empat Mata dengan Wapres Maruf Amin

Kombes Pol Jansen mengemukakan sebenarnya legalitas minuman keras dipandang sebagai tujuan mulia untuk memberdayakan para petani lokal di Bali serta bagi kepolisian lebih mempermudah dalam pengawasan penyalahgunaan.

"Tujuan mulianya mengakomodir dan memberdayakan para petani, karena ini kan termasuk bisa dimanfaatkan dengan baik selama bisa tertata dengan baik," ujar Kapolresta Denpasar saat dijumpai Tribun Bali di Mapolresta Denpasar, Selasa 2 Maret 2021.

Dengan kebijakan tersebut maka dapat mengakomodir dan mengontrol peredaran mikol sehingga kepolisian lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran penyalahgunaan oleh pelaku usaha.

"Dengan begitu kita lebih gampang mengontrol. Kalau sudah terkontrol, kita mudah dalam melakukan pengawasan penindakan. Apabila ada pelanggaran, kita akan tindak. Kalau sudah berizin, jelas peningkatan mutunya. Sekarang kan arah tujuannya jelas diarahkan ke hal-hal positif misal ke medis dan lainnya," papar dia.

"Kalau sudah dilegalkan, menurut saya, lebih gampang dan mudah. Kalau ilegal, lebih susah. Kalau legal, jelas perizinannya, distribusinya, pendapatan pemerintah. Tugas kita sebagai aparat kepolisian pengawasan dan kontrol lebih jelas. Menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran," sambung dia.

Sebab, yang dihadapi di Bali bukan hanya masalah ilegal atau legal, melainkan masyarakat yang sedang terdampak perekonomiannya.

"Tugas kita apabila ada pelanggaran kita proses secara hukum, Masalah bagaimana izin dicabut, bukan urusan kita. Poinnya, apapun kebijakan pemerintah kebaikan untuk masyarakat pasti kita dukung. Mungkin memang ada hal-hal yang harus ditata lagi," katanya. (*).

Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved