Kantor Demokrat Bali Dijaga, Khawatir Direbut Kubu KLB di Sumut, Tegas Tetap Setia kepada AHY

DENPASAR, TRIBUN BALI - Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, Wayan Adnyana menyebutkan saat ini pihaknya mengintruksikan jajaran partai di Bali untuk melakukan penjagaan aset partai. 

Hal ini dilakukannya untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak inginkan setelah adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) beberapa waktu lalu. 

Adnyana menyebutkan bahwa seluruh pengurus harian Demokrat di berbagai tingkatan untuk ikut menjaga kantor partai. 

"Kalau kita yang kita lakukan di Bali adalah seluruh staf dan pengurus harian harus ada di kantor secara bergantian," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat 12 Maret 2021.

Baca juga: Daftar 21 Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat yang Dipecat AHY Karena Datang ke KLB 

Apakah strategi ini dilakukan sebagai bagian dari mencium adanya upaya untuk merebut kantor partai. 

Ia menjawab secara diplomatis, pihaknya mengaku tidak berpikir sejauh itu. 

Namun, ia menegaskan bahwa penjagaan tersebut dilakukan murni sebagai antisipasi semata. 

"Saya kira nggak kepikiran sampai ke sana, orangnya saja gak jelas, siapa yang mau menguasai, orang gak ada yang komplain di Bali," tegasnya.

Baca juga: Pengakuan Gatot Nurmantyo, Tolak Tawaran Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Karena Ingat Jasa SBY Ini

Tim Khusus DPD Demokrat Bali hingga kini masih belum bisa mengidentifikasi 7 orang wakil Bali yang disebut-sebut hadir dalam KLB di Sumut itu. 

Ia menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum bisa mengidentifikasi nama-nama orang yang mengaku sebagai utusan dari tujuh DPC. 

"Kita belum bisa pastikan apakah benar itu ada, atau cuma ngaku-ngaku aja. Semua kemungkinan ada," ujarnya. 

Pasalnya, ia kembali menegaskan bahwa sebelumnya saat pelaksanaan KLB di Deli Serdang, para ketua DPC Demokrat se-Bali sedang ikut Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di DPD Demokrat Bali, Denpasar. 

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Banyak Suara Hantu dalam KLB yang Menangkan Moeldoko?

Seperti diketahui, sebelumnya Sekjen DPP Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun menyebut adanya 7 orang wakil Bali dalam KLB Deli Serdang. 

"Khan seperti kita tahu, kemarin saat ada KLB abal-abal, kita gelar Rakorda di Denpasar. Itu bohong itu, itu akal-akalan saja," paparnya. 

Saat disinggung apakah ada kemungkinan dari para peserta yang disebut-sebut berasal dari Bali tersebut merupakan mantan pengurus Demokrat di Bali. 

Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali periode 2014-2019 itu lagi-lagi mengaku masih belum bisa mendeteksi hal tersebut. 

"Di Bali belum bisa dideteksi," ungkapnya.

Baca juga: Bupati Bintan Apri Sujadi Dipecat dari Partai Demokrat Usai Hadiri KLB di Sumut

Fraksi Demokrat DPRD Bali Tetap Setia AHY

Seluruh pengurus dan kader di Bali menolak hasil KLB Deli Serdang, termasuk Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali.

Hal ini seperti ditegaskan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra. 

Saat dikonfirmasi, Rabu 10 Maret 2021, ia menyebutkan jika para pelaku KLB tersebut merupakan barisan sakit hati yang tidak paham aturan main yakni AD/ART Partai Demokrat. 

“Ya itu kelompok yang sakit hati. Padahal, mereka seharusnya tahu bagaimana AD/RT Partai. Ya gak bisa legowo lah,” kata dia.

Baca juga: Bawa Dua Boks Bukti Otentik, AHY Sebut KLB Ilegal: Mereka Hanya Diberikan Jaket Partai Demokrat

Ia juga mengatakan bahwa jajaran Fraksi Demokrat se-Bali secara kompak dan tegas menolak terselenggaranya KLB ilegal tersebut. 

Pasalnya, selain tidak sesuai dengan mekanisme partai, namun juga tidak mendapat izin. 

Ditambah lagi dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang berpotensi melanggar Protokol Kesehatan (Prokes). 

“Kami di Fraksi Partai Demokrat dengan tegas menolak adanya KLB. Karena itu bisa dibilang ilegal,” tegasnya.

Nova juga menyebut bahwa hasil Kongres V Demokrat yang digelar pada Bulan Maret 2020 lalu dimana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi adalah yang sah. 

Maka dari itu, apabila ada kelompok lain yang tidak menerima hasil itu dan berniat menggelar KLB, bisa dipastikan hal itu tidak sesuai dengan marwah partai. 

Baca juga: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Datangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM

“Kami mendukung kepemimpinan Ketua Umum AHY yang sah dari hasil Kongres itu. Dan kami juga solid dan kompak di Fraksi Partai Demokrat,” tandasnya.

Ia juga menyerukan seluruh anggotanya tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh isu dualisme kepemimpinan setelah penyelenggaraan KLB tersebut. 

Ia juga menegaskan bahwa Fraksi Demokrat di DPRD Bali akan tetap mematuhi keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan DPP Partai Demokrat kepemimpinan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

“Seluruh anggota fraksi bekerja saja seperti biasa. Perjuangkan aspirasi rakyat dan tidak usah terpengaruh isu-isu dualisme. Kita tetap setia pada Ketum AHY,” katanya. 

Baca juga: Kubu Kontra AHY Bakal Daftarkan Kepengurusan Demokrat Versi KLB? Pemerintah Ungkap Dua Skenario Ini

Ia juga berharap dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan AHY untuk dapat mempertahankan kepemimpinannya.

"Kami meminta doa agar pemimpin yang sah, AHY dan pengurus DPP diberi kekuatan untuk melawan rencana tidak baik yang kita saksikan secara terang benderang,

Kami meminta dukungan agar partai Demokrat dapat diberikan amanah konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat di atas segalanya," tutup Nova. (*)