Breaking News:

Berita Tabanan

PUDDS Tabanan Jangan Hanya Minta Modal, Tak Berkembamg Setahun, Direksi Harus Mundur

Jajaran DPRD Tabanan mendukung proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika yang mulai digelar Selasa 16 Maret 202

Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga. 

"Apalagi selama ini, Komisi III yang membidangi urusan pendapatan daerah dan Banggar tidak pernah memperoleh laporan keuangan perusahaan tersebut. Itu masalahnya. Sehingga kami tidak mengetahui situasinya seperti apa? Modalnya masih atau tidak? Bukan serta merta kami tidak setuju. Kami ingatkan agar direksi selanjutnya bisa trasnparan dengan keadaan," tegasnya.

Hal senada juga dilontarkan, Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga. Ia menegaskan, permasalahan sebelumnya agar dicarikan solusi dan jangan biarkam permasalahan klasik tersebut diamankan. Karena jika sudah dikelola dengan baik, perusda ini akan mampu memberikan manfaat ke masyarakat serta memberikan andil untuk menyumbang penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian mengenai proses seleksi, pihaknya tidak mencampuri pelaksanaannya. Namun yang diingatkan adalah agar memilih yang berkompeten. 

"Jadi seleksi ini harus memilih orang yang berkompeten di bidangnya. Intinya permasalahan klasik yang rugi terus tersebut jangan didiamkan," kata Dirga. 

Politikus asal Banjar Sakeh, Desa Sudimara Tabanan ini menekankan, yang jadi catatan pihaknya adalah direksi selama ini tidak pernah berkomunikasi perihal pengembangan dan sebagainya. Koordinasi yang terbangun selama ini sebatas berkaitan dengan penambahan modal. Tapi harapannya kedepannya agar bisa menjadi lebih baik dan masalah klasik (merugi) tidak terulang lagi.

Dirga menambahkan, pihaknya berupaya untuk melihat persoalan PDDS secara netral. Dalam artian tidak ingin memojokkan. Malah sebaliknya, mempersilahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melakukan seleksi dewan pengawas dan direksi.

"Jujur saja, kalau dilihat-lihat juga PDDS banyak mengambil pekerjaan-pekerjsaan sosial. Ini juga untuk membantu masyarakat. Misalnya pasar murah. Di pasar dihargai seribu rupiah. Oleh PDDS diambil Rp 2 ribu. Yang begitu-begitu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak bisa disalahkan begitu saja, dimana masalahnya marinkita carikan solusi. Kalau mau membangkit, ayo sama-sama dibenahi. Jangan hanya ke DPRD hanya minta modal saja," tegasnya.

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved