PUDDS Tabanan Jangan Hanya Minta Modal, Tak Berkembamg Setahun, Direksi Harus Mundur

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN – Jajaran DPRD Tabanan mendukung proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika yang mulai digelar Selasa 16 Maret 2021 kemarin.

Hanya saja, ada catatan penting yang harus dilaksanakan direksi baru berkerja profesional dan jajaran direksi siap mundur jika tak menunjukan perkembangan pada tahun pertama pengelolaan. 

Ketua Fraksi Golkar Tabanan, I Made Asta Dharma menyatakan, secara umum pihaknya merestui dengan adanya proses seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas PUDDS yang baru.

Hanya saja, prosesnya harus sangat ketat sehingga menghasilkan direksi yang mengembangkan perusda yang selama ini tak pernah untung tersebut.

Salah satu kriteria yang harus dipenuhi direksi adalah profesional di bidang usaha atau dilihat dari track record dari calon tersebut sebelumnya.

“Oke ada seleksi, itu dilanjutkan. Tapi ada catatannya dari kami bagaimana mereka (Direksinya) nanti harus profesional. Kalau tidak mampu di tahun pertama, siap mundur. Kemudian bidang usahanya disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam Tabanan,” tegas Asta Dharma saat dikonfirmasi, Rabu 17 Maret 2021.

Kemudian, kata dia, untuk rencana penyertaan modal diharapkan ditunda terlebih dahulu mengingat kondisi saat ini sedang refocusing anggaran. Sehingga, pihak direksi baru nantinya bisa mengelola atau memanfaatkan penyertaan modal sebelumnya.

Selain refocusing, Asta Dharma juga mengingatkan, agar dikemudian hari jangan sampai peyertaan modal yang berulang kali dilakukan dari APBD justru "menguap" tanpa keuntungan.

"Namanya perusahaan, sekecil apapun, ya harus tetap berpikir untung," imbuhnya.

Dia juga menyinggung soal transparasi direksi sebelumnya, sebab DPRD Tabanan yang menjadi pihak yang diajak membahas APBD oleh pihak eksekutif tidak pernah mengetahui perkembangan dari perusahaan tersebut, terlebih lagi laporan keuangannya.

"Apalagi selama ini, Komisi III yang membidangi urusan pendapatan daerah dan Banggar tidak pernah memperoleh laporan keuangan perusahaan tersebut. Itu masalahnya. Sehingga kami tidak mengetahui situasinya seperti apa? Modalnya masih atau tidak? Bukan serta merta kami tidak setuju. Kami ingatkan agar direksi selanjutnya bisa trasnparan dengan keadaan," tegasnya.

Hal senada juga dilontarkan, Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga. Ia menegaskan, permasalahan sebelumnya agar dicarikan solusi dan jangan biarkam permasalahan klasik tersebut diamankan. Karena jika sudah dikelola dengan baik, perusda ini akan mampu memberikan manfaat ke masyarakat serta memberikan andil untuk menyumbang penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian mengenai proses seleksi, pihaknya tidak mencampuri pelaksanaannya. Namun yang diingatkan adalah agar memilih yang berkompeten. 

"Jadi seleksi ini harus memilih orang yang berkompeten di bidangnya. Intinya permasalahan klasik yang rugi terus tersebut jangan didiamkan," kata Dirga. 

Politikus asal Banjar Sakeh, Desa Sudimara Tabanan ini menekankan, yang jadi catatan pihaknya adalah direksi selama ini tidak pernah berkomunikasi perihal pengembangan dan sebagainya. Koordinasi yang terbangun selama ini sebatas berkaitan dengan penambahan modal. Tapi harapannya kedepannya agar bisa menjadi lebih baik dan masalah klasik (merugi) tidak terulang lagi.

Dirga menambahkan, pihaknya berupaya untuk melihat persoalan PDDS secara netral. Dalam artian tidak ingin memojokkan. Malah sebaliknya, mempersilahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melakukan seleksi dewan pengawas dan direksi.

"Jujur saja, kalau dilihat-lihat juga PDDS banyak mengambil pekerjaan-pekerjsaan sosial. Ini juga untuk membantu masyarakat. Misalnya pasar murah. Di pasar dihargai seribu rupiah. Oleh PDDS diambil Rp 2 ribu. Yang begitu-begitu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak bisa disalahkan begitu saja, dimana masalahnya marinkita carikan solusi. Kalau mau membangkit, ayo sama-sama dibenahi. Jangan hanya ke DPRD hanya minta modal saja," tegasnya.