Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Bagi Myanmar, Yayasan yang Didirikan Soros Tuntut Bebaskan Stafnya

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang menghasut kekerasan dan menekan hak rakyat," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Kamis 11 Maret 2021.

Kelompok kampanye Justice for Myanmar mengatakan pada bulan Januari bahwa Min Aung Hlaing, yang telah menjadi panglima sejak 2011, telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya, yang telah mendapat untung dari akses mereka ke sumber daya negara dan impunitas total militer.

Enam perusahaan Myanmar yang masuk daftar hitam Washington termasuk A&M Mahar, yang dikendalikan oleh Aung Pyae Sone, putra jenderal.

Justice for Myanmar mengatakan A&M menawarkan akses perusahaan farmasi asing ke pasar Myanmar dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Makanan dan Obat-obatan Myanmar.

John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch, memuji langkah tersebut karena langsung memukul kekayaan Min Aung Hlaing, tetapi menyerukan tindakan yang lebih kuat.

"Ini bukan jenis tindakan hukuman yang kami yakini akan menyebabkan perubahan perilaku. Kami merekomendasikan mereka fokus pada aliran pendapatan yang sedang berlangsung yang jauh lebih besar dan jika terputus akan jauh lebih menyakitkan bagi militer sebagai institusi," kata Sifton, merujuk pada pendapatan minyak dan gas yang dihasilkan oleh proyek-proyek yang melibatkan perusahaan internasional.

Amerika Serikat sejauh ini menahan diri dari menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), di antara mereka yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan gelombang besar ekonomi negara itu. (Reuters/AFP/CNN)

Ikuti berita-berita terkait krisis Myanmar

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com berjudul Yayasan yang Didirikan Miliarder George Soros Tuntut Militer Myanmar Bebaskan Stafnya