Ada Kepala Desa hingga Anggota Dewan di Klungkung Berijazah Kejar Paket C

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Kepala Dinas Pendidikan Klungkung I Ketut Sujana menjelaskan, meskipun siswa tidak sekolah lulus dengan ujian kesetaraan, namun tidak ada perbedaan status dibandingkan dengan ijazah yang didapat dari pendidikan formal. 

" Ijazah kejar paket itu setara, dengan ijazah pendidikan formal biasa. Makanya disebut kesetaraan," ungkap Sujana. 

Bahkan menurutnya, saat ini di Klungkung banyak pemimpin yang mengantongi ijazah kesetaraan, khususnya ijazah paket C.

Mulai dari Kepala Dusun, Kepala Desa, hingga anggota DPRD Klungkung. 

Baca juga: 93 Sulinggih di Klungkung Telah Terima Vaksin Covid-19

Baca juga: Pemkab Klungkung Panen Demplot, Hasilnya Pupuk Organik Lebih Produktif Hasilkan Gabah daripada Kimia

Baca juga: Nusa Penida Diusulkan Kawasan Zona Hijau Pariwisata, Klungkung Percepat Proses Vaksinasi

"Ada beberapa kadus yang berijazah paket C, ada juga kepala desa yang berijazah paket C. Bahkan ada seorang anggota dewan, yang ijazahnya paket C."

"Jadi mereka juga yang kami mintai bantuan, untuk memotivasi warga di wilayahnya yang tidak sekolah, untuk dapat mengikuti ujian kesetaraan," jelas Ketut Sujana. 

Angka siswa tidak sekolah di Kabupaten Klungkung mencapai 206 orang, tersebar di 4 Kecamatan di Klungkung.

Siswa tidak sekolah ini didasari oleh beberapa faktor, mulai dari ekonomi, motivasi sekolah yang minim, hingga siswa yang terpaksa putus sekolah karena harus menikah. 

Kepala Dinas Pendidikan Klungkung I Ketut Sujana menjelaskan, berdasarkan pendataan terbaru, jumlah anak tidak sekolah di usia sekolah di Klungkung mencapai 206 orang.

Data ini sudah diverifikasi, dengan nama dan alamat. 

Baca juga: Tetap Jadi Prioritas Saat Pandemi, Bedah dan Rehab Rumah di Klungkung Sasar 318 KK Miskin

Jumlah angka putus sekolah tertinggi di Nusa Penida, berjumlah 103 orang.

Sementara di Kecamatan Klungkung 27 orang, Kecamatan Banjarangkan 37 orang, Kecamatan Dawan berjumlah 37 orang.

Ada berbagai alasan mengapa seorang anak memilih putus sekolah, mulai dari keterbatasan ekonomi, rendahnya motivasi belajar dari siswa.

Ada juga seorang siswa yang terpaksa putus sekolah, karena menikah. 

" Ada berbagai macam alasan anak tidak sekolah, banyak karena faktor ekonomi keluarga, tapi banyak juga karena motivasi untuk menempuh pendidikan formal rendah."

"Padahal SD sampai SMP kan gratis, dan mereka tetap tidak sekolah karena memang karena motivasi untuk belajar rendah," jelas Sujana, Senin 22 Maret 2021. 

Uji Coba Belajar Tatap Muka di Denpasar

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar berencana akan menggelar uji coba sekolah tatap muka untuk jenjang SMP.

Uji coba ini direncanakan mulai digelar pada Juli 2021.

Oleh karena itu, pihaknya mulai melakukan persiapan, sehingga saat pelaksanaannya nanti benar-benar sudah siap.

Kabid Pendidikan SMP, Disdikpora Kota Denpasar, AA Gede Wiratama yang diwawancarai Senin, 22 Maret 2021 mengatakan pihaknya mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat.

Uji coba akan dilakukan hanya untuk beberapa sekolah dengan menerapkan sebagian siswa dari jumlah siswa yang ada.

“Saat ini proses belajar-mengajar untuk saat ini masih dilakukan secara daring."

"Tetapi dengan petunjuk dari Kemendikbud RI yang mengatakan Agustus 2021 sekolah tatap muka dibuka, kami mulai mempersiapkan fasilitas protokol kesehatan yang ketat sebelum kegiatan tersebut dijalankan,” kata Wiratama.

Pihaknya mengaku, saat ini sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak.

Ia menambahkan, sekolah yang bisa dipakai sebagai tempat uji coba harus sudah memenuhi dan memiliki penunjang protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk sekolah yang ingin ikut uji coba sekolah tatap muka nanti bisa mendaftarkan diri langsung ke Disdikpora Kota Denpasar. Sebelum bisa mengikuti uji coba, mereka akan dilakukan evaluasi lebih dulu,” imbuhnya.

Sekolah juga akan dipantau kesiapannya, jika belum siap, baik itu dari sarana prasarana penunjang protokol kesehatan sekolah yang sudah mendaftar tidak akan diperkenankan untuk mengikuti uji coba tersebut.

Dengan demikian, setelah proses uji coba, tak ada kluster baru penyebaran Covid-19.

“Untuk sekolah mungkin dari kesiapannya kita pilih, perwakilan swasta dan negeri nanti diusahakan ada.

Jadi, fasilitasnya juga jangan sampai kurang terutama wastafel,” katanya.

Dalam uji coba, ia mengatakan siswa yang datang ke sekolah tidak keseluruhan.

Dalam satu kelas hanya dibatasi 50 persen.

Namun yang datang ke sekolah hanya sebatas pengenalan kelas dan sekolah yang hanya dibatasi maksimal waktu dua jam.

“Jika uji coba yang dilakukan efektif, kemungkinan sekolah tatap muka akan terus digelar di seluruh sekolah,” katanya. (*)

Berita lainnya di Berita Pendidikan