Dewan Minta Prioritaskan Pegawai Kontrak, Pemprov Bali Belum Pastikan Formasi CPNS

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah segera membuka kembali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

Penerimaan CPNS tahun ini terbagi dalam tiga kategori yakni CPNS, sekolah kedinasan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adnyana berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali prioritaskan para pegawai dan guru berstatus kontrak dan honorer dalam perekrutan CPNS tahun ini.

Adnyana mengaku sudah berulang kali menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2021 Segera Dibuka,Dewan Bali Usul Pegawai Kontrak & Honorer Diangkat Jadi PNS/PPPK

Baca juga: Masih Dikaji di Kementerian PANRB, Pemprov Bali Belum Bisa Pastikan Terkait Formasi CPNS 2021 & PPPK

Baca juga: Ini Link Pendaftaran CPNS 2021, Lengkap dengan Formasi CPNS yang Paling Banyak Dibutuhkan

Akan tetapi belum mendapat tanggapan konkret.

“Kenyataannya kan tidak diterima usulan itu. Malah diadakan perekrutan formasi sesuai yang mereka kasih, itu saja,” katanya, Minggu 28 Maret 2021.

Sebagai wakil rakyat, kata Adnyana, pihaknya tetap berjuang memprioritaskan para pegawai kontrak dan honorer dalam seleksi PPPK dan CPNS.

Dengan demikian nasib mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada negara menjadi jelas.

“Disebutkan ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Kemudian PPPK direkrut dengan beberapa syarat, kami usulkan kontrak jadi prioritas. Selain dibuka juga untuk umum, dibagilah porsinya. Biar jelas nasibnya, toh mereka sudah ngabdi dan berbuat kepada pemerintah,” ujarnya.

Belum Tahu Formasi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana mengaku belum bisa menjelaskan mengenai formasi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Bali.

"Kalau untuk Provinsi Bali itu memang belum ada resmi ya,” kata dia saat dihubungi, Minggu 28 Maret 2021.

Mantan Pjs Bupati Badung ini sudah mengusulkan jumlah formasi yang akan dibuka Pemprov Bali.

Namun, dia enggan menyebut karena masih dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.

"Belum ada surat dari Kemenpan,” tegas Lihadnyana.