Breaking News:

Sponsored Content

DPRD Bangli Rancang Pembahasan 18 Ranperda

DPRD Bangli telah menggelar rapat tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), Selasa 30 Maret 2021.

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika - DPRD Bangli Rancang Pembahasan 18 Ranperda 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - DPRD Bangli telah menggelar rapat tentang program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), Selasa 30 Maret 2021.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan menjadi pembahasan selama tahun 2021.

Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, tidak memungkiri akan keterlambatan pihaknya dalam penetapan pembahasan ranperda.

Di mana, penetapan tersebut semestinya dilakukan pada bulan Desember.

Baca juga: Perlu Anggaran Rp 15 Miliar, Pembangunan Gedung DPRD Bangli Dirancang Tiga Lantai

Baca juga: Seluruh Anggota dan Staf DPRD Bangli Divaksin Covid-19, Suastika: Masyarakat Tidak Perlu Takut

Baca juga: Profil Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, Sempat Tinggal Berpindah dan Pernah Usahanya Bangkrut

Namun ia menjelaskan, alasan keterlambatan ini lantaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus melakukan koordinasi terkait dengan hal-hal teknis.

Mulai dari kajian teknis hingga kajian akademis.

“Tyang minta kepada Bapemperda agar menyelesaikan itu (hal teknis) dulu. Sehingga pembahasan nantinya lebih cepat. Kalau ini asal-asalan hanya inventarisasi saja, kami khawatir pembahasannya alot,” ungkapnya.

Suastika mengatakan, 18 ranperda tersebut merupakan prioritas yang harus diselesaikan tahun ini.

Sebab seluruh usulan tersebut merupakan perda amanah.

Seperti ranperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Suastika mengatakan, jika perda tersebut tidak selesai tahun ini, maka DAK pertanian akan dirasionalisasi.

“Untuk pembahasan ranperda ini rencananya kita membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus). Masing-masing pansus terdiri dari anggota yang kompeten dalam ranperda yang akan dibahas. Kita juga akan sesuaikan dengan pembahasannya. Semisal hanya pengertian redaksi dan sebagainya, itu cukup zoom meeting saja. Tetapi kalau itu substansi, memang kita harus tatap muka. Tetapi kita batasi untuk protokol kesehatannya,” tandasnya.

Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Bangli No 180/2/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2021, dari 18 ranperda yang akan dibahas, 17 diantaranya merupakan ranperda baru.

Sementara satu ranperda merupakan pencabutan atas Peraturan Daerah No 29 Tahun 2011 tentang retribusi ijin gangguan.(*).

Kumpulan Artikel Bangli

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved