Desak Pariwisata Segera Dibuka Juni, DPRD Bali Kembali Nilai PPKM Buat Masyarakat Jenuh

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggota Komisi I DPRD Bali, Anak Agung Gede Agung Wira Mantara mengkritisi penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diberlakukan di Bali. 

Pasalnya, menurutnya PPKM Mikro yang dibuat berjilid-jilid tersebut dinilai tidak efektif dan terkesan nanggung. 

“Permasalahannya kan ada di Pusat, seperti PPKM berjilid-jilid. Sampai kapan PPKM itu akan berakhir, PPKM jilid I, II, III, dan seterusnya,” kata dia Jumat 23 April 2021.

Ia juga mengatakan bahwa penerapan PPKM berbasis mikro diperkirakan akan semakin menyempit aturannya. 

• PPKM Mikro Diperpanjang Mulai Hari Ini Sampai 19 April 2021, Penentuan Zonasi Diperketat

Masyarakat seakan bingung bahkan terkesan acuh dengan adanya aturan tersebut. 

Ini justru menimbulkan kejenuhan dimasyarakat, lantaran tidak adanya regulasi yang tepat dari pemerintah.

Di samping itu, dengan PPKM juga sangat perekonomian masyarakat utamanya para pedagang. 

“Yang dulunya ada pelonggaran, sekarang dipersempit lagi, dilonggarkan, disempitkan lagi. Jangan salahkan kalau masyarakat jenuh,” tandasnya.

• Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro, Wakil Ketua DPRD Bali: Mudah-mudahan Ini Menjadi PPKM Terakhir

Begitu juga dengan belum dibukanya pariwisata. 

Wira Mantara menilai, pemerintah perlu secepatnya mengambil langkah cepat agar segera membuka sektor pariwisata. 

Apalagi Bali yang mengandalkan pariwisata saat ini mengalami minus perekonomiannya. 

“Pemerintah daerah akan kena dampak bagi yang mengandalkan Pajak Restoran dan Hotel (PHR). Bisa collapse pemerintah daerah,” katanya. 

• PPKM Mikro di Bali Diperpanjang Sampai Waktu Tak Ditentukan, Perguruan Tinggi Diizinkan Tatap Muka

Pemerintah sesegera mungkin untuk melakukan kajian agar pariwisata segera dibuka. 

Maka dari itu, pihaknya berharap apa yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke Gianyar Bali yakni pariwisata Bali bisa dibuka pada Bulan Juni mendatang agar direalisasikan. 

Akan tetapi kembali lagi kepada komitmen dari pemerintah pusat. 

“Pusat sih tidak ada dampaknya, daerah yang sangat terdampak. Contohnya saja Gianyar, triwulan 2021 ini hanya tercapai sekitar Rp. 70 Milyar. Padahal, sebelumnya pada Triwulan awal bisa di atas itu,” jelasnya. (*)

Ikuti berita Bali terkini