Breaking News:

Sponsored Content

Badung Bisa Dapat DAU hingga Rp 800 Miliar, Bupati Instruksikan Belanja Fokus pada Kegiatan Wajib

Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, kita patut bersyukur tahun 2020 APBD Badung tidak sampai meninggalkan utang.

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Plh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa 

Badung Bisa Dapat DAU hingga Rp 800 Miliar, Bupati Instruksikan Belanja Fokus pada Kegiatan Wajib

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020 menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Tak hanya Kabupaten Badung Bali yang 80 persen pendapatannya diperoleh dari sektor pariwisata, seluruh pemerintah daerah juga mengalami beban keuangan yang sama.

Untuk itulah pada tahun anggaran 2021 ini, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memerintahkan anggaran difokuskan pada kegiatan belanja wajib, sambil menunggu perkembangan situasi, khususnya terkait rencana dibukanya pariwisata Bali Juli tahun ini.

Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa, Jumat 14 Mei 2021 menjelaskan, dalam pengelolaan di situasi pandemi seperti saat ini pihaknya sangat berhati-hati.

"Kondisi seperti saat ini sudah kita alami sejak tahun anggaran 2020. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, kita patut bersyukur tahun 2020 APBD Badung tidak sampai meninggalkan utang," terangnya.

Pola yang serupa kata dia, tentu akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Pada APBD tahun 2021 belanja daerah dipasang Rp 3,8 triliun menurut Adi Arnawa tentu tidak bisa direalisasikan seluruhnya, mengingat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Baca juga: Kelanjutan Dugaan Meningitis di Abiansemal, Pemkab Badung Minta Masukan Profesor Peternakan

Baca juga: Terkait Dugaan Warga Keracunan Daging Babi, Bupati Badung Perintahkan Keswan Turun ke Desa Adat Samu

Baca juga: Bupati Badung Hadiri Launching Perdana GeNose dan E-Ticketing di DTW Kawasan Luar Pura Uluwatu

"Bapak Bupati sudah memerintahkan kami untuk melakukan evaluasi, agar anggaran difokuskan kepada belanja wajib. Seperti belanja pegawai, operasional kantor, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Untuk belanja tidak wajib untuk sementara ditunda, hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan," katanya.

Diakuinya, belanja yang dipasang Rp 3,8 triliun tersebut akan dikoreksi pada APBD perubahan, mengingat target pendapat yang kemungkinan besar tidak tercapai.

Halaman
123
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved