Breaking News:

Berita Bali

DPRD Bali Gelar Sidang Paripurna Istimewa, Bali Diganjar 8 Kali Opini WTP Oleh BPK RI

Sidangmengambil agenda spesial yakni penandatanganan berita acara dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah

ist
DPRD Bali kembali menggelar sidang paripurna istimewa, Senin 24 Mei 2021. Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali mengambil agenda spesial yakni penandatanganan berita acara dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Bali 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASARDPRD Bali kembali menggelar sidang paripurna istimewa, Senin 24 Mei 2021.

Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali mengambil agenda spesial yakni penandatanganan berita acara dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Bali

Sidang paripurna istimewa ini sendiri berlangsung secara hybrid dan terbatas oleh jajaran pimpinan DPRD Bali, para ketua komisi dan ketua fraksi, Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, Sekda Provinsi Bali, dan beberapa jajaran OPD.

Sedangkan, para anggota lainnya mengikuti Sidang Paripurna melalui Zoom.

Selain itu, sidang tersebut juga dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Bali dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali.

Buleleng Raih Opini WTP Ketujuh dari BPK

Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP 9 Kali Berturut Dari BPK RI

Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan bahwa kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan itu sendiri dilakukan berdasarkan amanat dari aturan perundang-undangan, tentang pengelolaan uang negara.

Sehingga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) wajib memeriksan dan menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPRD, bupati, dan gubernur.

“Ini merupakan amanat dari undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan uang negara. Apakah laporan tahun anggaran 2020 sudah digunakan, terealisasi secara wajar, taat aturan, efesien, efektif, dan tanggung jawab,” jelasnya.

Dalam penyerahannya tersebut BPK RI menilai Pemerintah Provinsi Bali menyelesaikan kewajiban pemeriksaan keuangan dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya, di tengah pandemi Covid-19.

Auditor VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan SAP berbasis aktual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Halaman
123
Penulis: Ragil Armando
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved