Breaking News:

Berita Buleleng

Belum Ada Titik Terang Terkait Insentif untuk Petani,Penetapan Perda PLP2B Buleleng Terancam Ditunda

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara ditemui seusai melakukan pembahasan Ranperda PLP2B bersama pihak eksekutif mengatakan, pihaknya ingin

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Wema Satya Dinata
dok
ilustrasi Lahan pertanian - Belum Ada Titik Terang Terkait Insentif untuk Petani, Penetapan Perda PLP2B Buleleng Terancam Ditunda 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) yang diajukan oleh Pemkab Buleleng terancam ditunda.

Ini lantaran belum ditemukannya titik terang terkait insentif yang diberikan  kepada petani yang lahannya masuk dalam peta PLP2B.

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara ditemui seusai melakukan pembahasan Ranperda PLP2B bersama pihak eksekutif mengatakan, pihaknya ingin agar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan pertanian yang masuk dalam peta PLP2B dapat diturunkan.

 Sebab nilai jual lahan akan menurun, karena lahan tidak bisa dialihfungsikan.

Baca juga: Ukuran Tempe Diperkecil, Produsen di Klungkung & Buleleng Keluhkan Harga Kedelai Tak Kunjung Turun

"Setelah NJOP diturunkan, baru lah menaikan insentif pengurangan pajak, termasuk penyediaan air dan fasilitas irigasi. Ini untuk kesejahteraan petani sendiri, karena lahannya tidak bisa dialih fungsikan," ucapnya.

Mengingat hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait penurunan NJOP ini, Susila Umbara mengaku pihaknya tidak akan menetapkan Ranperda PLP2B ini menjadi Perda, pada sidang yang rencananya dilaksanakan pada Juli mendatang.

"Ranperda ini harus dibahas sampai selesai. Harus ada kepastian hukumnya dulu," katanya.

Sementara dalam pembahasan yang digelar di ruang rapat gabungan komisi DPRD Buleleng, pihak eksekutif sepakat untuk menaikan insentif pengurangan pajak, khusus pada lahan pertanian yang masuk dalam peta PLP2B.

Dimana, insentif pengurangan pajaknya sebesar 90 persen.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Ni Made Susi Adnyani mengatakan, pengurangan pajak hingga 90 persen ini dari Surat Perintah Pajak Terutang (SPPT).

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved