Berita Buleleng

Belum Ada Titik Terang Terkait Insentif untuk Petani,Penetapan Perda PLP2B Buleleng Terancam Ditunda

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara ditemui seusai melakukan pembahasan Ranperda PLP2B bersama pihak eksekutif mengatakan, pihaknya ingin

dok
ilustrasi Lahan pertanian - Belum Ada Titik Terang Terkait Insentif untuk Petani, Penetapan Perda PLP2B Buleleng Terancam Ditunda 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Penetapan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) yang diajukan oleh Pemkab Buleleng terancam ditunda.

Ini lantaran belum ditemukannya titik terang terkait insentif yang diberikan  kepada petani yang lahannya masuk dalam peta PLP2B.

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara ditemui seusai melakukan pembahasan Ranperda PLP2B bersama pihak eksekutif mengatakan, pihaknya ingin agar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan pertanian yang masuk dalam peta PLP2B dapat diturunkan.

 Sebab nilai jual lahan akan menurun, karena lahan tidak bisa dialihfungsikan.

Baca juga: Ukuran Tempe Diperkecil, Produsen di Klungkung & Buleleng Keluhkan Harga Kedelai Tak Kunjung Turun

"Setelah NJOP diturunkan, baru lah menaikan insentif pengurangan pajak, termasuk penyediaan air dan fasilitas irigasi. Ini untuk kesejahteraan petani sendiri, karena lahannya tidak bisa dialih fungsikan," ucapnya.

Mengingat hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait penurunan NJOP ini, Susila Umbara mengaku pihaknya tidak akan menetapkan Ranperda PLP2B ini menjadi Perda, pada sidang yang rencananya dilaksanakan pada Juli mendatang.

" Ranperda ini harus dibahas sampai selesai. Harus ada kepastian hukumnya dulu," katanya.

Sementara dalam pembahasan yang digelar di ruang rapat gabungan komisi DPRD Buleleng, pihak eksekutif sepakat untuk menaikan insentif pengurangan pajak, khusus pada lahan pertanian yang masuk dalam peta PLP2B.

Dimana, insentif pengurangan pajaknya sebesar 90 persen.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Ni Made Susi Adnyani mengatakan, pengurangan pajak hingga 90 persen ini dari Surat Perintah Pajak Terutang (SPPT).

Sementara terkait penurunan NJOP, Adnyani mengaku belum dapat berkomentar lebih jauh.

Sebab penurunan NJOP ini harus melibatkan Tim Appraisal Independen, serta harus berdasarkan suvery harga pasar, zonasi kawasan, serta potensi penghasilan dari tanah tersebut.

"Untuk penurunan NJOP itu butuh waktu dan harus berhati-hati. Jika harus dilakukan penurunan atau penyesuaian, kami harys menyerahkan kajian pada tim indenpenden yang punya kualifikasi untuk itu," terangnya.

Seperti diketahui, dalam Ranperda PLP2B ini, pemerintah mencanangkan 6.948,95 hektar sawah untuk dilindungi agar tidak dialih fungsikan.

Baca juga: Harga Kedelai Import Naik, Ramdhani Pengusaha Tempe dan Tahu di Buleleng Kurangi Jumlah Produksi

Luasan lahan yang masuk dalam rancangan PLP2B ini tersebar hampir di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Buleleng. (*)

Artikel lainnya di Berita Buleleng

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved