Berita Tabanan

Rekrutmen CPNS dan PPPK Ditunda di Tabanan Bali, Tunggu Jadwal Pasti dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menunda jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK yang sedianya mulai hari ini 31 Mei 2021

Tribun Bali
Ilustrasi CPNS - Rekrutmen CPNS dan PPPK Ditunda di Tabanan Bali, Tunggu Jadwal Pasti dari Pemerintah Pusat 

Terlebih Pemkab Bangli telah menyiapkan anggaran.

“Anggarannya sekitar Rp 500 juta,” katanya.

Pada tahun 2021 ini, Bangli mendapatkan kuota sebanyak 997 formasi.

Jumlah itu terdiri dari CPNS khusus Dinas Kesehatan 63 formasi, PPPK kesehatan sebanyak 88 formasi, serta PPPK guru sebanyak 846 formasi.

Jumlah tersebut tidak sesuai usulan formasi sebanyak 1.119.

Pendaftaran rekrutmen PPPK guru semula dijadwalkan tanggal 31 Mei hingga 21 Juni.

Sementara CPNS dan PPPK Non Guru dimulai tanggal 1 sampai 30 Juni 2021.

Berbeda dengan daerah lainnya, Pemkab Gianyar memilih untuk membatalkan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu dikarenakan pemkab tidak bisa menyediakan anggaran sebesar Rp 24 miliar per tahun untuk dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau sering disebut tunjangan.

Sebelum memutuskan membatalkan perekrutan CPNS dan PPPK, Pemkab Gianyar telah menerima jatah dari pemerintah pusat sebanyak, 29 formasi CPNS terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis, serta 1.227 formasi PPPK yang semuanya adalah tenaga pengajar.

"Kami meminta permakluman masyarakat karena Gianyar tahun ini tidak bisa merekrut CPNS dan PPPK akibat kendala keuangan," ujar Kepala Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gianyar, Wayan Wirasa, Kamis 27 Mei 2021 lalu.

Kata dia, meskipun gaji mereka dibayar oleh Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Namun untuk TPP yang bersumber dari APBD, tidak bisa dipenuhi.

Anggaran TPP yang dibutuhkan setiap tahunnya jika penerimaan tersebut dilakukan, adalah sebesar Rp 24 miliar.

Baca juga: TERKINI: Pengumuman Seleksi CPNS Kemenkumham 2021 Diundur, Pantau Terus @kemenkumhamri

"Gaji memang dari DAU. Namun TPP dari Kabupaten. Keuangan kami saat ini tidak bisa memenuhi itu, butuh anggaran Rp 24 miliar per tahun," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved