Bupati Alor Tanggapi Pencabutan Dukungan PDI-P Gara-gara Video Viral: Masih Ada 14 Kursi di DPRD
Bupati Alor Tanggapi Pencabutan Dukungan PDI-P Gara-gara Video Viral: Masih Ada 14 Kursi di DPRD
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, KUPANG - PDI Perjuangan resmi menarik dukungan politik terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo.
Pencabutan dukungan hanya didasarkan pada potongan video yang beredar luas di publik.
Amon menegaskan, pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut adalah hak PDI Perjuangan.
"Kalau itu sah-sah saja kalau PDI-P mencabut dukungan," ujar Amon kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (3/6/2021) malam.
Baca juga: Setelah Ancam Lempar Kursi ke Anak Buah Menteri Risma, Kini Bupati Alor Minta Maaf, Saya Salah Bu
Menurut Amon yang telah menjabat selama dua periode itu, pencabutan dukungan tersebut tidak memengaruhi jabatan bupati yang saat ini sedang diembannya.
Sebab, kata dia, walaupun pencabutan tersebut dilakukan, ada 14 kursi di DPRD Alor yang masih mendukung posisinya sebagai kepala daerah.
Amon mengungkapkan, PDI-P di DPRD Kabupaten Alor hanya memiliki empat kursi.
Amon pun mengaku hingga saat ini belum menerima surat penarikan dukungan dan rekomendasi tersebut langsung dari PDI-P.
Baca juga: Video Bupati Alor Marah dan Hina Menteri Sosial Viral, Ternyata Pernah Ancam Tembak Perwira TNI
"Saya belum tahu, saya belum dapat pemberitahuan resmi tentang pencabutan surat dukungan kepada kami," kata Amon.
Akan tetapi, lanjut Amon, dirinya tetap menyayangkan kebersamaan dengan PDI-P yang sudah lama terbangun harus terhenti hanya karena sebuah video yang viral.
Dia juga menyesalkan sikap PDI-P yang terpengaruh dengan rekaman video yang diunggah secara tidak utuh.
Unggahan video yang viral itu hanya merekam saat amarahnya memuncak tanpa memperhatikan substansi persoalan.
Meski begitu, Amon juga berterima kasih kepada PDI-P yang telah memberikan dukungan pada pemilihan kepala daerah tahun 2017.
Amon menjelaskan, dalam video tersebut, dirinya sama sekali tidak pernah menyudutkan atau menyebutkan nama PDI Perjuangan.
Apalagi, kemarahannya itu lantaran adanya kesalahan dalam tata kelola penyaluran bantuan kepada korban bencana Badai Seroja yang dilakukan Kementerian Sosial.
