Empat Desa di Kerambitan Tabanan Terdampak Jalan Tol, Pemerintah Bakal Sosialisasi ke Setiap Desa

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Empat Desa di Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Bali, akan terdampak pembangunan Mega Proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk yang dirancang Pemerintah Pusat.

Hingga saat ini masih belum ada pembahasan lanjutan mengenai rencana mega proyek tersebut.

Namun pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah mengkonfirmasi bahwa rencana terdekat adalah tahap sosialisasi ke masing-masing desa terdampak.

Menurut data yang diperoleh, dari 19 Desa di Tabanan yang terdampak, empat desa diantaranya berada di Kecamatan Kerambitan.

Baca juga: Dukung Megaproyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Dikebut, Dewan Pastikan Jalan Tol Tak Bunuh UMKM

Rinciannya, Desa Sembung Gede, Desa Batuaji, Desa Kesiut dan Desa Timpag.

Seluruh desa saat ini masih terbilang aman atau belum ada gejolak yang muncul di masyarakat terkait rencana pembangunan Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk tersebut.

“Sejauh ini kita masih menunggu kelanjutannya seperti apa. Tapi, untuk informasi dari Pemprov kemarin sosialisasi akan segera dilaksanakan ke masing-masing desa yang terdampak,” kata Camat Kerambitan, I Gusti Made Darma Ariantha.

Gusti Made Darma menyatakan, kemudian untuk masalah tempat atau titik lokasi sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi dan tinggal menunggu kabar selanjutnya.

Kemudian dari informasi awal ada beberapa rumah warga yang akan terdampak, namun masih belum pasti.

Sebab, menurutnya titik koordinat dari jalan tol bisa saja berubah sesuai dengan kebijakan dan kondisi di lapangan.

“Jadi baru sosialisasi saja saat ini, kami masih menunggu kelanjutannya seperti apa,”ungkapnya.

“Tanggapan dari masyarakat sejauh ini sangat baik, artinya belum ada tanggapan negatif atau bersifat penolakan dari warga. Dan kami harap tidak penolakan lah di Kecamatan Kerambitan ini,” ucapnya.

Dengan dibangunnya jalan tol ini nantinya, Darma Ariantha menegaskan, agar nantinya ketika segala proses yang melibatkan masyarakat disesuaikan dengan komitmen di awal.

Jangan sampai dalam prosesnya nanti justru menimbulkan masalah.

“Tentutnya harapan masyarakat kan sesuai janji dari pemerintah. Jadi bukan ganti rugi, tapi ganti untung apalagi di situasi saat ini. Itu harapan masyarakat,” harapnya.