Pendidikan Bukan Usaha Komersial, Tanggapan Warga Denpasar terkait Wacana Pajak Sekolah

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pandemi Covid-19 membuat pemerintah kelimpungan karena pendapatan negara menurun.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendapatkan pendapatan salah satunya dengan menarik pajak.

Selain berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok, pemerintah juga berencana menerapkan PPN sebesar 12 persen bagi sekolah maupun jasa pendidikan lainnya.

Kepala SMPN 8 Denpasar, I Wayan Murah mengatakan, pengenaan PPN untuk pendidikan belum saatnya dilakukan saat ini.

Baca juga: Wacana PPN 12% untuk Sekolah, Plt Disdikpora Denpasar: Itu yang Kena Pajak Jasa Pendidikan Apa?

Apalagi PPN tersebut sampai dikenakan untuk pendidikan dasar.

“Menurut saya pribadi, kalau untuk pendidikan terutama pendidikan dasar belum saatnya (dikenai PPN),” kata Murah, Sabtu 12 Juni 2021.

Jikapun memang dilaksanakan, ia meminta agar dilaksanakan secara selektif.

Selain itu kriterianya juga harus jelas dan tidak pukul rata.

Ia menambahkan pendidikan bukan usaha komersial, namun lebih kepada pelayanan.

“Kan pendidikan bukan usaha komersial, tapi lebih kepada pelayanan. Yang jelas, saya sendiri belum paham ke mana arahnya ini,” katanya.

Kepala SMP (SLUB) Saraswati 1 Denpasar, I Nyoman Sumerta mengaku belum paham tentang permasalahan tersebut.

Sehingga perlu disosialisasikan lebih lanjut agar ada kejelasan.

“Maaf, saya belum paham dengan permasalahan tersebut, belum bisa berkomentar banyak,” katanya.

Kepala SMP PGRI 8 Denpasar, I Ketut Gede Adi Sutrisna Sugara mengatakan, rencana pemerintah untuk mengenakan PPN bagi sekolah atau jasa pendidikan itu bagus, sepanjang ada timbal balik positif yang diterima oleh pihak sekolah dari pemerintah.

“Itu bagus, sepanjang ada timbal balik positif yang diterima oleh pihak sekolah dari pemerintah. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban,” katanya.

Baca juga: Rencana Pemerintah Pungut Pajak Bagi Sekolah, Banyak Kepsek di Badung Ngaku Tak Tau Informasi Itu