Breaking News:

Berita Denpasar

Pemerintah Pusat Lakukan Pengetatan PPKM Mulai Besok, Ini Tanggapan Satgas Covid-19 Denpasar

Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai mengatakan, pihaknya telah menerapkan Work From Home sebanyak 50 persen.

Penulis: Putu Supartika | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/Rizal Fanany
Pecalang melakukan sidak prokes di Desa Adat Kesiman, Denpasar, Bali Selasa 9 Februari 2021. Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang ditentukan berdasarkan peta zonasi Covid-19 tingkat desa/kelurahan. PPKM mikro dimulai 9 sampai 22 Februari 2021. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia, pemerintah akan memberlakukan penguatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 34 Provinsi.

Dimana penguatan ini akan digelar mulai 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara daring, Senin 21 Juni 2021.

Terkait hal tersebut, Pemkot Denpasar mengaku belum mendapat surat resmi dari pemerintah pusat.

Akan tetapi secara prinsif pihaknya telah melaksanakan prasyarat dalam ketentuan PPKM tersebut.

IDI Sarankan Pemerintah Lakukan Lockdown Daripada PPKM Mikro Untuk Menekan Penularan Covid-19

Pembukaan Pariwisata Bali Makin Dimatangkan, Dandim 1611/Badung Meninjau Penerapan PPKM Skala Mikro

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai mengatakan, pihaknya telah menerapkan Work From Home sebanyak 50 persen.

Hal itu sesuai prasyarat selain zona merah wajib WFH 50 persen.

"Pembelajaran kami masih daring dan belum ada yang tatap muka," kata Dewa Rai.

Selain itu, tempat publik yang memicu keramaian juga sudah diawasi ketat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved