Corona di Bali

Terkait PPKM Mikro, Direktur Celios Sebut Akan Berdampak pada Penundaan Pembukaan Pariwisata Bali

Terkait semakin meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia, Pemerintah Pusat melakukan penguatan PPKM Mikro di 34 provinsi

Penulis: Karsiani Putri | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/I Putu Supartika
Pelaksanaan sidak prokes hari pertama PPKM mikro di Denpasar, Bali, Selasa 9 Februari 2021. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terkait semakin meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia, Pemerintah Pusat melakukan penguatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 34 provinsi.

Pemberlakuan ini pun akan berlaku efektif selama dua minggu ke depan, terhitung mulai dari  tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal  5 Juli 2021. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan bahwa hal tersebut akan berdampak kepada ekonomi nasional. 

Baca juga: BREAKING NEWS - Pelaksanaan PPKM di Denpasar, 9 Pelanggar Masker Terjaring di Sumerta Kelod Denpasar

"Dampak ke ekonomi nasional akan terjadi penurunan belanja masyarakat, pelaku usaha akan sesuaikan produksi dengan kondisi permintaan, bahkan yang terburuk adalah kembali berulangnya PHK di berbagai sektor."

"Bagi perusahaan yang masih bisa bertahan akan lakukan penundaan pembayaran utang, sementara yang sangat tertekan akan tutup temporer atau permanen," ucap Bhima Yudhistira

Dirinya menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ke II diperkirakan bergerak rentang 2-4 persen.

Menurutnya, angka tersebut terbilang  positif tapi ini lebih dibantu momen Lebaran dan pembayaran THR penuh. 

Baca juga: Satgas Covid-19 Belum Disurati, Pengetatan PPKM Bali Dimulai Hari Ini

Dirinya juga memprediksi dengan diberlakukannya PPKM selama dua Minggu tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun diproyeksikan tumbuh 2 persen. 

"Untuk ekonomi Bali yang didominasi sektor pariwisata maka pembatasan sosial yang lebih ketat efeknya ke penurunan pendapatan di sektor hotel, restoran dan toko ritel."

"Saya optimis Bali bisa segera pulih asalkan sekali pengetatan mobilitas misalnya 2 minggu entah PPKM atau lebih baik lagi lockdown dijalankan efektif," kata Bhima Yudhistira. 

Baca juga: Pemerintah Pusat Lakukan Pengetatan PPKM Mulai Besok, Ini Tanggapan Satgas Covid-19 Denpasar

Dirinya menilai bahwa pengawasan menjadi kunci utama keberhasilan penanganan pandemi.

"Kita perlu belajar dari China. China yang lakukan lockdown ekonomi turun -6,8 persen pada kuartal I 2020, tapi positif di kuartal ke II sebesar 3,2 persen dan berlanjut hingga terakhir kuartal I 2021 ekonomi China tumbuh menakjubkan sebesar 18,3 persen."

"Kita tidak boleh ragu menyelamatkan kesehatan sebagai prioritas karena yang diuntungkan adalah ekonomi juga," ungkapnya pada Selasa 22 Juni 2021. 

Baca juga: PPKM Mikro di Bali dan 33 Provinsi Lainnya Bakal Diperpanjang Mulai 14 Juni 2021

Disinggung mengenai pembukaan pariwisata Bali yang rencananya akan dibuka pada Juli 2021 mendatang, Bhima Yudhistira menilai rencana tersebut dapat mundur karena kasus positif Covid-19 yang  membutuhkan penanganan ketat.

"Saya berharap situasi sulit sekarang ini segera direspon oleh pelaku usaha dengan merombak rencana bisnis selama 1 tahun kedepan, melakukan inovasi agar bisa bertahan dan langkah efisiensi operasional tanpa mengorbankan karyawan," jelasnya. (*) 

Berita lainnya di Penguatan PPKM

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved