Breaking News:

Berita Gianyar

Di Masa PPKM Darurat, Kantor Pajak Gianyar Maksimalkan Pelayanan Daring

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, membuat Pemerintah harus menerapkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Karsiani Putri
I Wayan Eri Gunarta
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, Moch. Luqman Hakim, Jumat 9 Juli 2021 menjelaskan dalam menyikapi hal tersebut, seluruh instansi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penyesuaian metode kerja sesuai dengan aturan PPKM darurat tersebut. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, membuat Pemerintah harus menerapkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa-Bali.

BACA JUGA: Ditangkap Kuasai 17 Paket Tembakau Gorilla, Tegar Menerima Dipidana Bui 7 Tahun

Salah satu cakupan dari penerapan PPKM Darurat tersebut adalah penyesuaian metode kerja untuk berbagai sektor.

Sektor non esensial diwajibkan untuk 100 persen Work from Home (WFH), dan sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, Moch. Luqman Hakim, Jumat 9 Juli 2021 menjelaskan dalam menyikapi hal tersebut, seluruh instansi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penyesuaian metode kerja sesuai dengan aturan PPKM darurat tersebut.

Penyesuaian tersebut telah dilakukan bahkan sebelum diterapkannya PPKM Darurat berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-248/PJ/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Work from Office (WFO) dan Penegasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Nota dinas tersebut ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak, Suryo Utomo.

Isi dari nota dinas tersebut salah satunya adalah pelaksanaan aturan WFO dengan jumlah maksimal 25 persen untuk unit kerja yang berada di zona merah/oranye dan 50 persen untuk unit kerja di luar zona merah/oranye.

“Dua minggu sebelum diterapkannya PPKM Darurat ini, kita di DJP sudah melakukan penyesuaian pelaksanaan WFO-WFH sesuai arahan Pak Dirjen sehingga kita sudah siap untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak”, ungkap Moch. Luqman selaku Kepala KPP Pratama Gianyar.

Tidak hanya mengatur jumlah pegawai yang bekerja di kantor, KPP Pratama Gianyar juga memaksimalkan metode pelayanan daring agar memudahkan Wajib Pajak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved