Corona di Bali
Berharap PPKM Darurat di Bali Tak Diperpanjang, Jubir Luhut: Belum Ada Rencana Perpanjangan
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Denpasar dianggap berhasil menurunkan mobilitas warga
Penulis: Putu Supartika | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Mulai dari sektor perikanan, kerajinan atau ekraf, tekstil, dan lain-lain.
Sementara untuk ekspor itu tidak boleh ditunda, menggunakan deadline, terutama time deliver karena ini mengikuti pasar.
Contohnya Eropa, menurutnya, kita harus percis mengetahui apa pasarnya, misalkan pada pasar summer dan biasanya sudah dikirim pada tahun lalu untuk ekspor dengan jumlah yang besar.
"Sekarang ini, hampir di semua sektor mengalami kondisi perekonomian minus tak hanya pengusaha ekspor. Namun untungnya, ekspor masih bisa berproduksi, meski kecil-kecilan. Dan jika diperpanjang, yang merasakan dampaknya ini pengusaha dan pekerja di sektor swasta, terutama di pariwisata dan juga lain-lain,” katanya.
Dan ketika memasuki kondisi perekonomian yang sangat lemah ini, tentunya tidak mudah mengalihfungsikan profesi masyarakat ke sektor pertanian, seperti berternak atau berkebun.
Menurutnya, hal tersebut sangat susah direalisasikan karena jika sudah memulai bertani, siapa yang akan membeli produknya.
Terlebih masyarakat yang memang tidak memiliki tanah atau tegalan.
Sementara kegiatan bertani juga memerlukan persiapan yang sangat matang.
"Maka dari itu, Bali seharusnya sudah open border dengan syarat yang diperketat. Sehingga wisatawan yang datang merupakan wisatawan yang berkualitas. Harus PCR tamu bayar sendiri. Siapapun tamu yang datang ke Bali harus PCR dan bandara harus siap. Kalau dari luar negeri yang datang harus karantina biaya sendiri. Turis ke sini bayar tidak bebas visa lagi. Kemudian penerbangan dibuka, saya rasa kalau sudah begitu yang datang kan turis berkualitas karena PCR saja sudah Rp 1 juta sekarang,” katanya.
Sementara itu, Fraksi Indonesia Raya (FIR) DPRD Gianyar, meminta pemerintah pusat meninjau pemberlakuan PPKM darurat di Kabupaten Gianyar, dan Bali pada umumnya.
Pasalnya, aturan penutupan usaha dan penyekatan aktivitas masyarakat, justru membuat situasi semakin sulit.
Dimana sebelum PPKM darurat diterapkan, situasi Covid-19 di Gianyar telah bisa ditekan.
Ketua FIR DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra, Rabu, mengatakan, angka pasien Covid-19 di Kabupaten Gianyar, telah bisa ditekan.
Di mana per April 2021, dari 79 bed pasien Covid-19 di RSUD Sanjiwani, jumlah pasien hanya 9 orang yang terkonfirmasi Covid-19, dan 4 pasien dalam status suspect.
Sementara pada awal Juli 2021, meski naik, tapi jumlahnya masih bisa dikontrol, yakni 16 kasus.