Berharap PPKM Darurat di Bali Tak Diperpanjang, Jubir Luhut: Belum Ada Rencana Perpanjangan

Melihat data tersebut, Ngakan Putra yang didampingi Sekretaris FIR, I Ketut Astawa Suyasa mengatakan, tingkat kedisiplinan masyarakat Gianyar tidak perlu diragukan lagi.

Belum lagi, target vaksinasi Gianyar yang hanya 70 persen untuk membentuk herd immunity, realisasinya sudah mendekati 80 persen.

Karena itu, seharusnya aktivitas masyarakat Gianyar tidak perlu dikontrol sangat ketat, seperti saat ini.

Saat ini warung atau usaha masyarakat dibatasi jam bukanya sampai pukul 20.00 Wita.

Hal tersebut ditakutkan justru akan menjadi bumerang dalam memerangi pandemi.

Sebab dengan dibatasinya aktivitas perekonomian, menyebabkan pikiran masyarakat menjadi sakit.

Dia pun meminta agar warung dan usaha tetap buka seperti biasa, namun tetap dengan prokes yang selama ini telah berjalan.

Sehingga, roda ekonomi tetap berjalan.

"Warung dan usaha lain tidak boleh buka lebih dari jam 8 malam. Sedangkan mereka banyak yang baru buka dari jam 4 sore. Mereka mau makan apa? Jadi berdasarkan aspirasi yang kita terima dari bawah, sebagai bahan pertimbangan, hendaknya pemerintah pusat meninjau lagi PPKM darurat ini," ujarnya.

"Apalagi masyarakat Gianyar selama ini sudah taat prokes. Takutnya, justru PPKM darurat covid-19 bertambah, karena pikiran masyarakat sakit memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya," tandasnya.

Ngakan Putra memahami, saat ini pemerintah daerah dalam posisi dilematis.

"Sebab ini kebijakan pusat, para pimpinan di provinsi dan kabupaten saat ini memang dilema. Karena PPKM ini kebijakan pusat. Tidak diikuti juga berat bagi mereka khususnya bupati dan gubernur, karena bisa diberhentikan dari jabatannya," ujarnya.

Baca juga: Situasi PPKM Darurat, Bali United Ditinggal Pergi Pemain Asing

Stimulus Ekonomi

Di tempat terpisah, mantan komisioner KPU RI, I Gusti Putu Artha mengaku ia tidak bisa membayangkan makin merananya masyarakat apabila PPKM Darurat diperpanjang tanpa adanya stimulus ekonomi yang memadai dari pemerintah.

Karena itu dia melayangkan surat terbuka kepada jajaran Forkopimda Bali yakni Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Danrem 163/Wirasatya, Rabu, untuk menyampaikan aspirasinya.

Ia menyampaikan usulan dalam sejumlah poin yakni, pertama, Gubernur Bali dan DPRD Bali diimbau memimpin gerakan untuk mereposisi struktur anggaran DPRD se-Bali sehingga bisa digelontorkan ke rakyat pada APBD perubahan (jika sekarang belum dianggarkan).

Hal ini, menurutnya, sangat mungkin karena nyaris satu warna.

Para pemimpin diminta untuk menunjukkan kebijakan manajemen satu pulau.

Termasuk anggaran Desa dan Desa Adat.

Kedua, Kapolda Bali dapat mengambil inisiatif memimpin upaya penggalangan kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial berupa penyediaan dapur umum di kantong-kantong sangat terdampak dan rawan sosial.

Kapolda Bali juga dapat memimpin upaya penegakan aturan PPKM Darurat yang persuasif. Ia meminta jangan ada denda untuk rakyat yang sedang kelaparan.

Ketiga, untuk Kejaksaan Tinggi dapat mengawal dan memberi jaminan rasa aman bagi eksekutif dan legislatif untuk mengambil langkah darurat penggunaan anggaran negara.

"Jangan sampai niat membantu rakyat berujung pidana bagi penyelenggara negara," ujarnya.

Keempat, kepada Danrem 163 Wirasatya dapat mengambil peran mengonsolidasikan kelompok menengah dan atas secara ekonomi, untuk penyediaan sejuta paket sembako untuk dibagikan kepada rakyat terdampak.

Pun begitu, dirinya juga memberikan apresiasi tertinggi kepada masyarakat Bali yang dinilai sudah loyal dalam memenuhi anjuran pemerintah dalam melawan pandemi.

“Kepada rakyat Bali terutama warga terdampak, terima kasih atas seluruh loyalitasnya selama ini untuk setia pada anjuran para pemimpin kita. Mari bergandengan tangan bahu membahu dalam satu komando. Beri kepercayaan kepada pemerintah. Taat terus pada prokes dan kurangi sikap dan komentar yang tidak produktif. Saya percaya kita bisa melewati semua ujian ini dan menjadi insan yang makin Tangguh,” tukasnya.

Sosiolog Universitas Udayana Bali, Wahyu Budi Nugroho menilai, dalam pelaksanaan PPKM Darurat, sejatinya masyarakat patuh kepada pemerintah, asalkan pemerintah bisa menjamin bantuan sosial benar-benar mengalir dan sampai ke tangan masyarakat.

Sebab apabila tidak ada bantuan dari pemerintah, terlebih Bali yang batal melakukan pembukaan pariwisata, hal ini bisa menimbulkan kelelahan psikis bagi masyarakat.

Baca juga: Wacana PPKM Diperpanjang Bikin Situasi Tak Menentu, Bali United Bakal Dibubarkan? Ini Penegasan Teco

"Hal pertama yang paling dirasakan masyarakat Bali terhadap kebijakan PPKM Darurat ini tentu adalah kelelahan psikis," kata Wahyu, Rabu.

Lanjut dia, setelah sebelumnya di awal bulan Juli 2021 ada rencana pembukaan pariwisata Bali yang membuat masyarakat bisa sedikit bernapas lega, ternyata masyarakat harus menuai kekecewaan karena rencana itu dibatalkan, dan kini justru harus menerapkan pembatasan sosial secara lebih ketat.

"Sebetulnya, masyarakat tidak mempersoalkan penerapan PPKM Darurat, karena masyarakat juga sadar bahwa ini juga untuk kebaikan mereka. Hanya saja, dan sejauh jika, pemerintah betul-betul bisa menanggung kebutuhan hidup mereka selama berlangsungnya PPKM Darurat," paparnya. (sup/sar/weg/gil/ian)

Kumpulan Artikel Corona di Bali