Pesamuhan Agung PHDI Diharapkan Digelar di Bali

Laporan Wartawan Tribun Bali, Anak Agung Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, mengatakan bahwa pesamuhan agung PHDI tahun 2021, akan dilaksanakan pada 31 Juli sampai 1 Agustus 2021. 

Guru besar agama Hindu ini, menjelaskan undangan tersebut telah dirilis ke setiap ketua harian PHDI yang ada di daerah, termasuk Bali.

Undangan tersebut meminta agar peserta pesamuhan agung, mengisi link registrasi. Sebagaimana terdapat pada pedoman yang ada dalam rancangan materi. 

Baca juga: Tinjau Latihan Swab Anggota di Bali, Pangdam Udayana: Ini Darurat, Tracer TNI Harus Mampu Nge-Swab

Setelah mengisi link registrasi, kemudian dapat memotret atau mengambil tangkapan layar (screenshoot) dan dikirim melalui WA kepada contact person yang terdapat dalam surat undangan.

Namun ada beberapa elemen masyarakat Hindu di Bali, yang kurang setuju apabila pesamuhan agung digelar secara daring atau online. Satu di antaranya Forkom Taksu Bali. 

Ketua Forkom Taksu Bali, Ketut Wisna, menjelaskan bahwa surat yang disampaikan Forum Komunikasi PHDI Daerah Se-Indonesia, yang meminta pesamuhan agung PHDI 2021 (PA 2021) dilaksanakan di Bali secara luring atau tatap muka.

Baca juga: PHDI Dukung Kebijakan Perpanjangan PPKM

Hal itu, kata dia, adalah permintaan yang wajar dan penuh makna atas rasa persaudaraan, kebersamaan dan keumatan yang tak dapat terbantahkan.

"PHDI sebagai lembaga umat, mesti mengutamakan hal-hal yang bersifat religius, spiritual dan bermakna tulus dan ikhlas dalam pengabdiannya," tegas Bendesa Desa Adat Kesiman ini.

Lanjutnya, tidak ada kepentingan kelompok, politik, dan upaya-upaya lain selain masalah keumatan.

Namun baginya, panitia PA 2021 yang bersikeras untuk tetap melaksanakan secara daring/online, adalah satu tanda banyaknya kepentingan di tubuh panitia.

Baca juga: Sekretaris PHDI Ungkap Sosok Kabinda Papua Gusti Putu Danny Semasa Hidup Aktif di Kegiatan Keumatan

"Awalnya, undangan para sampradaya (IKSCON dan Sai Baba) yang jelas-jelas non Hindu di luar Indonesia, yang dikira penyebabnya. Lanjut menghapus dari daftar undangan."

"Bukan itu, karena prinsip lembaga keumatan tak mengakar di hati sanubari para panitia, yang hanya melihat lembaga keumatan sebatas formalitas belaka," katanya. 

Ia menegaskan di atas kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan, lembaga umat harus mengutamakan hati nurani, berkumpul dalam satu napas keumatan dan takwa kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

"Dengan kondisi pandemi, bukan alasan untuk tidak bertemu. Ada prokes yang bisa dijalani," tegasnya.

Kemudian menunggu PPKM berakhir, dan adanya usulan penyelenggaraan pada 7-8 Agustus di Bali dari Forkom PHDI daerah menjadi ide yang lebih wajar. 

"Mari bersama memohon tuntunan Ida Bhatara ring Pura Besakih, supaya PA 2021 ini tidak sekadar formalitas atas kepentingan sesaat saja," tegasnya kembali.

Ia mengatakan, jika panitia PA 2021 tetap ngotot agar acara PA 2021 ini dilangsungkan secara daring atau online, berarti panitia dan PHDI pusat layaknya tuli dan egois. 

"Berawal tidak mengganggap kekisruhan sampradaya adalah masalah umat. Lanjut tidak mendengar usulan dari PHDI daerah. Sudah pantas, jika tetap panitia ngotot. PA 2021 umat menyatakan tidak sah," katanya. 

Sesuai dengan penolakan PHDI daerah se-Indonesia.

"Kami Forkom Taksu Bali dan seluruh elemennya, mendukung Forkom PHDI daerah Se-Indonesia keluar dari peserta dan tidak hadir alias memboikot PA 2021," tegasnya.  

Forkom Taksu Bali, kata dia, siap ada di barisan depan, untuk menabuh genderang perang untuk adat budaya dresta dan Hindu Nusantara. (*)
 

Berita lainnya di PHDI Bali