Berita Denpasar

Dampak Dari PPKM Berjilid-jilid, Ekonom Celios Perkirakan Jumlah Penduduk Miskin Akan Bertambah

Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mengalami peningkatan

Istimewa
Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Setelah Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat hingga berjilid-jilid, Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mengalami peningkatan. 

Menurutnya pada September tahun ini Indonesia memiliki risiko lebih tinggi karena kondisinya lebih berat.

Untuk tahun lalu kelas menengah masih memiliki simpanan dan aset.

Sementara pada tahun ini banyak yang jatuh dibawah garis kemiskinan.

Padahal sebelum pandemi sudah terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang mudah turun kelas karena bencana. 

"Akan ada tambahan 1-1.5 juta orang miskin baru hingga per September 2021 mendatang. Angka ini disebutkan meningkat sangat tinggi hanya dalam rentang waktu singkat. Sebab, per Maret 2021 dibandingkan Maret 2020 jumlah penduduk miskin naik 1.12 juta orang," katanya pada Selasa 3 Agustus 2021.

Lebih lanjut, Bhima Yudhistira menerangkan perpanjangan PPKM tentunya juga akan berdampak terhadap konsumsi masyarakat yang makin menurun.

Lantaran kesulitan bekerja di saat pembatasan sosial masih ketat.

Disamping itu, kelas menengah ke atas menahan belanja dan lebih banyak menabung dan industri manufaktur juga sudah alami penurunan kinerjanya di bulan Juli.

Hal tersebut terlihat dari Pembelian Manufaktur Indonesia (PMI) yang jatuh ke level 40,1 dari sebelumnya di 53.

Jika PMI industri sudah dibawah 50 artinya akan mengurangi kapasitas produksinya. 

"Perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran utang bertambah. Bahkan, imbuhnya, tidak sedikit yang pailit karena cashflow menipis. Bisa diperkirakan ekonomi resesi lagi di kuartal ke III sebesar minus 1 sampai dengan minus 2 persen,” lanjutnya. 

Walaupun begitu, Bhima Yudhistira beranggapan pandemi Covid-19 memang harus dituntaskan terlebih dahulu.

PPKM dinilai perlu lebih efektif, lantaran sekali perpanjangan selesai, kasus harian menurun.

BACA JUGA: Sebanyak 10.991 Nakes di Denpasar Akan Mendapat Vaksinasi Dosis Ketiga Jenis Moderna 

Ia juga menyarankan agar kompensasi Bansos ditingkatkan dari Rp300 ribu menjadi Rp1.5 juta minimum per keluarga. 

"Begitu pula subsidi upah per pekerja harus sudah jadi Rp1.5 juta per bulan atau Rp 4.5 juta selama 3 bulan. Karena efek ke pekerja informal lebih berat jadi, wajib diprioritaskan juga. Sebab syarat harus punya BPJS Ketenagakerjaan aktif tentu tidak adil bagi pekerja informal,” tutupnya. (*) 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved