Gianyar Tambah Utang Rp 343 Miliar, Ketua DPRD: Ini Membantu Perguliran Ekonomi

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Di tengah lesunya pendapatan Pemerintah Kabupaten Gianyar, akibat pandemi Covid-19, menyebabkan mereka terpaksa berutang untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Di mana saat ini, mereka berutang Rp 343 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Informasi dihimpun Tribun Bali, penandatanganan utang tersebut telah berlangsung, Rabu 4 Agustus 2021.

Dokumen ditandatangani oleh Bupati Gianyar, Made Mahayastra, didampingi Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta, Sekda, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Gianyar.

Baca juga: Gianyar Tambah Utang Lagi Rp 343 Miliar, Ketua DPRD: Kita mendukung Pinjaman Itu

Penandatanganan antara pihak PT SMI dengan pemerintah dilakukan secara virtual.

Diketahui, sebelum berutang pada pihak PT SMI ini, Pemkab Gianyar juga sudah berutang di Bank BPD Gianyar.

Total utang yang saat ini dimiliki Pemkab Gianyar Rp 750 miliar.

Utang sebelumnya tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti membangun Pasar Umum Gianyar dan RSU Payangan.

Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta yang hadir dalam penandatanganan utang tersebut, mengatakan, DPRD Gianyar mendukung langkah pemerintah.

Dia berasalan hanya hal tersebut yang dapat membantu perputaran ekonomi di Kabupaten Gianyar.

“Kita di DPRD mendukung dengan pinjaman itu. Karena ini perguliran ekonomi, supaya ada pergerakan,” ujarnya.

Kata Tagel, meskipun pendapatan pemerintah sedang anjlok, karena matinya sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan Pendapat Asli Daerah (PAD) Gianyar, tetapi fungsi pemerintahan harus tetap jalan.

Seperti pembangunan, biaya sosial masyarakat dan sebagainya.

"Kalau hanya mengandalkan PAD, saat ini tidak bisa. Karena semester pertama 2021 ini saja, PAD yang masuk masih di bawah Rp 200 miliar," ujarnya.

Ia pun meyakini, dengan pinjaman ini, semua masyarakat Gianyar akan menerima manfaatnya.