Berita Klungkung
ASN Klungkung Urunan untuk Berikan Beras dan Garam kepada Warga Terdampak Covid-19
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Klungkung akan urunan untuk memberikan bantuan ke warga yang terdampak Covid-19
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Karsiani Putri
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA- Aparatur Sipil Negara (ASN) di Klungkung akan urunan untuk memberikan bantuan ke warga yang terdampak Covid-19.
Bantuan yang diberikan rencananya berupa paket beras dan garam beryodium Kusamba.
Berdasarkan surat edaran Bupati Klungkung, urunan masing-masing ASN berbeda-beda sesuai dengan eselon untuk struktural dan golongan untuk fungsional.
Paling besar pejabat eselon IIa atau Sekda sebesar Rp1 juta.
Kemudian eselon IIb setingkat kepala OPD masing-masing Rp500 ribu.
Urunan paling kecil dari pelaksana/fungsional golongan I sebesar Rp50 ribu.
"Nanti untuk Bupati dan Wakil Bupati sumbangannya spontanitas diluar ASN," ujar Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra, Senin 9 Agustus 2021.
Menurutnya program ini merupakan bagian dari solidaritas ASN untuk warga terdampak Covid-19 yang belum tersentuh bantuan.
Uang terkumpul nanti dibelikan beras di Koperasi Unit Desa (KUD) dan garam beryodium Kusamba.
"Satu paket bantuan nantinya rencananya berisi 5 kilogram beras dan seperempat kilogram garam. Urunan ini sekali dulu, nanti lihat perkembangan,” ujar Winastra
Sementara masing-masing desa dan kelurahan baru sebatas diminta mendata warganya yang belum mendapatkan bantuan.
Data dikumpulkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.
BACA JUGA: Terkait Pengajuan BLT BPUM, Kadis Wayan Widiana: Warga Dapat Mengajukan Sampai September 2021
“Kami lagi mendata, masih ada sekitar di bawah 30 Desa belum mengajukan data warganya yang terdampak,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, Minggu 8 Agustus 2021.
Menurut Suteja, data yang terkumpul nanti, diserahkan ke Dinas Sosial.
Diolah disana disesuaikan dengan uang yang terkumpul.
"Kalau misalnya uang tidak cukup untuk mengakomodir semua usulan, maka harus dipilah lagi.
“Bantuan ini sebenarnya untuk pemerataan,” jelasnya. (*)
