Breaking News:

Berita Denpasar

Disparda Denpasar Harap Pembukaan Pariwisata Bulan Oktober Tak Dibatalkan Lagi

Terkait rencana pembukaan pariwisata Bali bulan Oktober 2021 ini, Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kota Denpasar mengaku sudah siap.

Istimewa
Kadis Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terkait rencana pembukaan pariwisata Bali bulan Oktober 2021 ini, Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kota Denpasar mengaku sudah siap.

Beberapa upaya telah dilakukan, mulai dari pemasangan QR Code aplikasi PeduliLindungi hingga pelaksanaan sertifikasi CHSE.

Pihaknya pun berharap, agar pembukaan pariwisata ini benar-benar dilaksanakan dan tidak dibatalkan lagi.

Baca juga: Penumpang Boat di Sanur Denpasar Naik 20 Persen, Wisatawan Domestik Mulai Berwisata ke Nusa Penida

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Disparda Kota Denpasar, Dezire Mulyani saat dihubungi Kamis, 30 September 2021 siang.

“Besok sudah mulai Oktober dan kami belum menerima informasi jadi atau tidaknya. Kami berharap tidak dibatalkan lagi seperti sebelum-sebelumnya,” kata Dezire.

Dezire mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan 12 titik pintu masuk ke pantai di kawasan Sanur agar mendapat QR Code aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: 2 Pantai di Sanur Terapkan Aplikasi PeduliLindungi, Dishub Denpasar Minta Ganjil Genap Dievaluasi

Akan tetapi belum semua QR Code tersebut turun sehingga ada beberapa titik yang belum dipasangi QR Code.

Menurutnya, untuk kapasitas pantai di kawasan Sanur dari Pantai Matahari Terbit hingga Pantai Mertasari yakni 15 ribu orang.

Oleh karena masih dalam masa PPKM level 3 ini, pengunjung yang diizinkan masuk hanya 50 persen atau 7.500 orang.

Namun dalam siatuasi pandemi, menurutnya tak mungkin kapasitasnya sampai penuh dan kebanyakan yang ke pantai adalah warga lokal.

Baca juga: PTM di Denpasar Dimulai 1 Oktober,Jika Ada Warga Sekolah Terpapar Covid-19 Sekolah Ditutup Sementara

“Untuk destinasi wisata sudah semua didaftarkan untuk dapat QR Code, namun ada beberapa yang belum dapat. Saya juga tidak tahu bagaimana prosesnya di pusat,” katanya.

Selain itu, aplikasi PeduliLindungi ini juga sudah diterapkan di semua mal yang ada di Denpasar.

“Untuk hotel, rumah makan, retoran juga diimbau menerapkan aplikasi PeduliLindungi ini dan sudah ada beberapa yang menerapkan itu. Tapi itu kan tidak wajib, hanya diimbau saja,” katanya.

Namun yang masih menjadi kendala yakni sertifikat CHSE.

Baca juga: Tim Kejari Denpasar Eksekusi Bos BPR Legian ke Lapas Kerobokan

Di mana untuk di Kota Denpasar baru 40 persen akomodasi pariwisata yang memiliki sertifikat CHSE.

“CHSE agak sedikit lama progresnya karena program dari kementerian dan jatahnya terbatas, sehingga tidak semua usaha bisa dapat,” katanya.

“Sebenarnya di daerah bisa melakukan pendataan untuk CHSE sendiri, namun terbentur pendanaan karena adanya refocusing anggaran. Pemilik usaha juga tidak maksimal melakukan pendaftaran karena usaha mereka banyak yang masih tutup,” katanya. (*) 

Berita lainnya di Berita Denpasar

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved