Berita Jembrana

KKP Bakal Permudah Pengurusan Sertifikasi Ekspor untuk Pembudidaya Ikan Kerapu di Jembrana Bali

Selama ini, ikan-ikan yang dihasilkan di Jembrana khususnya kerapu Candikusuma mencapai 40 ton per tahun.

Tribun Bali/I Made Ardhiangga Ismayana
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Trisna Ningsih. 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Desa Candikusuma menjadi proyek percontohan untuk pembibitan atau budidaya ikan laut jenis kerapu. Atau lebih dikenal dengan teknik hybrid.

Selama ini, ikan-ikan yang dihasilkan di Jembrana khususnya kerapu Candikusuma mencapai 40 ton per tahun.

Namun, untuk pengurusan sertifikasi ekspor masih terganjal.

Atas hal ini, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Kementrian Kelautan dan perikanan (KKP), Trisna Ningsih, mengaku akan lebih mempermudah supaya petani budidaya bisa mudah mengekspor.

Baca juga: Harga Jual Kerapu Candikusuma Jembrana Masih Lesu Akibat Pembatasan Masuknya Kapal dari Luar Negeri

Trisna Ningsih mengatakan, bahwa pihaknya datang untuk kegiatan Kementerian KKP dalam program prioritas.

Dimana Kelompok Manik Segara, Candikusuma menjadi prioritas program untuk mendapat bantuan fasilitas pasca panen. Yakni, program yang diberikan pembudidayaan kerapu.

Sarana dan prasarana, diberikan untuk mendukung aktivitas budidaya dapat efektif dan efisien, terkait hasil dan harga jual nantinya.

“Kami memberikan bantuan berupa Coolbox, 100 dan 200 liter, meja reparasi, fillet ikan dan bak besar untuk persiapan kerapu. Kemudian ada juga tabung oksigen dan rumah grading.

Dimana tujuannya, upaya pelaku usaha meningkatkan hasil dari sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian berimbas pada kabupaten Jembrana yang mendapat penyerapan tenaga kerja, dan menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar,” ucapnya Selasa 5 Oktober 2021.

Menurut dia, terkait dengan fasilitas ekspor kerapu ke luar negeri, maka saat ini untuk kemudahan sertifikat-sertifikat akan dilakukan, terutama bagi petani kerapu di Candikusuma.

Karena memang untuk skala ekspor bisa mendapat nilai lebih. Apalagi, ketika ditambah dengan filet kerapu (menghilangkan sisik dan tulang).

“Untuk sertifikat layak pengolahan ACCP dan CMP, memang harus dimiliki ketika untuk ekspor. Kami pempus dan Pemda mendukung kelompok-kelompok yang siap ekspor. Jadi tidak akan ada kendala,” ungkapnya.

Ia menambhakan, terkait terumbu karang sendiri, saat ini sudah dalam larangan untuk mengambil dan mengekspor. Karena saat ini, masih dalam masa pertumbuhan atau budidaya di lautan Indonesia.

Baca juga: Pansus DPRD Jembrana Kumpulkan Data Terkait Tanah Pemkab yang Disewa Warga di Gilimanuk

Sehingga diharapkannya kerjasama antara pemerintah daerah untuk turut mengawasi.

Sebab, terumbu karang sedang penanaman kembali dan tumbuh.

“Mudah-mudahan dipahami, diberi waktu untuk hidup dan tumbuh,” bebernya. (*)

Artikel lainnya di Berita Jembrana

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved