Breaking News:

Berita Gianyar

Parta Atensi Masalah Adat di Jero Kuta Pejeng Gianyar, Minta Pemerintah dan Aparat Lindungi Krama

Anggota DPR RI, I Nyoman Parta memberikan atensi kasus antara krama (warga) dan prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng Gianyar

Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Irma Budiarti
Istimewa
Anggota DPR RI I Nyoman Parta. Anggota DPR RI, I Nyoman Parta memberikan atensi kasus antara krama (warga) dan prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng Gianyar. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Anggota DPR RI, I Nyoman Parta memberikan atensi kasus antara krama (warga) dan prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali.

Dalam hal ini, politikus PDIP asal Sukawati ini menegaskan pihaknya berada di belakang krama yang berseberangan dengan prajuru, dalam hal ini Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng, Cokorda Gede Putra Pemayun. 

Kepada wartawan, Senin 11 Oktober 2021, Parta mengatakan, ia telah mengetahui permasalahan ini sejak lama.

Bahkan pada 19 Mei 2021 lalu, ia didatangi krama yang mewakili 70 song atau rumah yang di dalamnya dihuni 1.120 jiwa.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan setuju dan mendukung tanah ayahan desa disertifikatkan menjadi milik desa adat. Namun itu hanya tanah sikut satak atau tanah berdirinya bangunan adat.

Baca juga: Desa Adat Jero Kuta Pejeng Memanas,Pasca Bendesa Ditetapkan Tersangka,2 Krama Diusir dari Tanah Adat

"Krama adat yang datang keberatan di luar tanah ayahan desa, yaitu tanah milik yang sudah didiami dan dikuasai secara turun termurun dan sudah ber-SPPT mereka juga punya pipil dan persil.

Namun saat pogram PTSL tanah-tanah yang sudah ber-SPPT itu tersertifikat atas nama desa adat," ujar Parta.

"Mereka saat itu menyampaikan, saat pogram PTSL dilaksanakan, tidak dilakukan sosialisasi ke mereka.

Mereka juga menyampaikan, dalam pensertifikatan tersebut, di Pejeng sendiri, ada kondisi tanah yang sama dengan mereka, seperti memiliki pipil, persil, dan SPPT banyak yang mendapatkan sertifikat hak milik.

Kenapa terhadap mereka seluruhnnya disertifikatkan atas nama desa adat, perbedaan ini membuat mereka berkeberatan," ungkap Parta.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved