Breaking News:

Berita Gianyar

Kasus Desa Adat Jero Kuta Pejeng Gianyar Berakhir Damai, Sanksi Adat dan Laporan Polisi Dicabut

Kasus pelik antara Prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng dengan puluhan kramanya berakhir perdamaian

Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Irma Budiarti
Istimewa/I Wayan Eri Gunarta
Pertemuan Bupati Gianyar Made Mahayastra dengan Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Sabtu 16 Oktober 2021. Kasus Desa Adat Jero Kuta Pejeng Gianyar berakhir damai, sanksi adat dan laporan polisi dicabut. 

TRIBUN-BALI COM, GIANYAR - Kasus Desa Adat Jero Kuta Pejeng Gianyar berakhir damai, sanksi adat dan laporan polisi dicabut.

Kasus pelik antara Prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, dengan puluhan kramanya akhirnya menemukan solusi perdamaian.

Hal itu terjadi saat Bupati Gianyar Made Mahayastra  memanggil kedua belah pihak di waktu yang tidak bersamaan di ruangan rapatnya, Sabtu 16 Oktober 2021.

Namun, persoalan ini baru benar-benar bisa dikatakan damai, setelah Bupati Gianyar membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan data dihimpun Tribun Bali, Minggu 17 Oktober 2021, menghasilkan sejumlah keputusan yang mencairkan ketegangan kedua belah pihak.

Baca juga: Bupati Mahayastra akan Cari Solusi, Kasus Ricuh di Desa Adat Jero Kuta Pejeng Gianyar

Di antaranya, Bupati Gianyar Made Mahayastra menyetujui teba atau tanah belakang rumah dalam pensertifikatannya menjadi hak milik.

Terkait hal ini, nanti akan dibuatkan surat perjanjian kedua belah pihak dan bupati sendiri yang akan menjadi saksinya.

Bupati Mahayastra juga akan memastikan tidak akan ada yang menghalangi warga dalam memproses hak milik. 

Sementara untuk tanah sikut satak, warga menyetujui jika dimasukkan ke dalam ayahan desa adat (AYDS).

Dalam rapat tersebut juga, bupati menjamin semua sanksi adat dicabut.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved