Mensos Risma Kecewa 75 Ribu KPM di Bali Belum Dapat Bansos, Begini Tanggapan Pemprov

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Sejumlah 75 ribu orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum mendapat pencairan bantuan sosial (bansos).

Oleh sebab itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku kecewa dengan hal tersebut.

Sehingga, ia meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial.

Hal ini disampaikannya saat evaluasi penyaluran bansos di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 19 Oktober 2021.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bali Dewa Made Mahendra menyebut bahwa 75 ribu KPM tersebut merupakan data tambahan di bulan Oktober 2021.

Baca juga: Puluhan Ribu KPM di Bali Belum Terima Bantuan, Mensos Kumpulkan Kadis Sosial se-Bali & Bank Himbara

“Salah dengar itu, yang 75 ribu itu tambahan untuk bulan Oktober 2021 kok, baru,” katanya.

Mantan Karo Humas Pemprov Bali itu menyebut, tugas Dinsos Provinsi adalah melakukan koordinasi, pengawasan, dan monitor saja.

Menurut Dewa Mahendra, tugas utama terkait hal tersebut berada di tangan Dinas Sosial kabupaten/kota setempat.

“Bukan, itu kabupaten kewenangannya, saya hanya ngecek monitor aja, itu bisa diselesaikan dengan cara jemput bola seperti tadi, bank juga harus ikut jemput, makanya kayak tadi, gitu aja,” tegasnya.

Pun begitu, pihaknya meminta jajaran dinsos kabupaten/kota termasuk perbankan Himbara untuk melakukan jemput bola melakukan pencairan bansos tersebut.

“Persiapan jelas seperti sekarang harus kencang, satu jelas kabupaten/kota, kami disini kan mengkoordinasi saja.

Bukan disini, di kabupaten/kota, dikencangin saja, ada pendamping, ada Himbara buat kelancarannya, jemput bola,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial.

Dari data yang ada, yang belum menerima bantuan sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Di hadapan kepala Dinas Sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Mensos Risma menekankan agar sesegera mungkin mencairkan bantuan.

Baca juga: Terkendala Freezer, Warung Agen di Klungkung Belum Bisa Salurkan Daging dan Ikan Segar untuk KPM

Mensos Risma menyayangkan, adanya data ribuan yang belum cair akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.

"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi.

Kalau cair minimal bisa beli telur, beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak," kata Mensos Risma dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos tersebut.

Mensos Risma menyatakan, perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.

"Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa dicairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," kata Mensos Risma.

Ia mengingatkan, kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih.

Dalam kondisi lesu, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.

"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak.

Sementara ini sudah pertengahan Oktober pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," kata Mensos.

Mensos Risma mengingatkan stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga: Dinsos Buleleng Salurkan Bantuan Sosial Tunai Rp 200 Ribu per Bulan untuk 3.634 KPM

Mensos Risma meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.

"Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," katanya.

Oleh karena itu, Mensos Risma meminta semua pihak untuk mempercepat pencarian bantuan itu.

Terutama di beberapa daerah di Bali, dimana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi.

Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada bulan Juli-September 2021.

Melihat kondisi tersebut, Mensos Risma meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel.

Untuk keperluan tersebut, ia juga meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.

Risma menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana agar disiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM, karena memang banyak KPM yang belum bertransaksi.

Ia juga menyoroti tantangan geografis di beberapa daerah di Bali, seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur.

Ia minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.

Baca juga: Sebanyak 310 KPM di Bangli Dicoret Sebagai Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)

"Saya minta Januari sampai Oktober harus clear. Kalau paket sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash," katanya.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di Bali hampir sama dengan di beberapa daerah lain.

Yakni berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, dan KPM meninggal.

(*)