Breaking News:

Sponsored Content

Resahkan Masyarakat, OJK Lakukan Langkah-langkah Preventif dan Represif Untuk Tangani Pinjol Ilegal

Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan.

istimewa
Ketua Satgas Waspada Investasi, Dr. Tongam Lumban Tobing pada acara temu media bahas pinjol ilegal pada Jumat (22 Oktober 2021) 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Dr. Tongam Lumban Tobing pada acara temu media, Jumat (22 Oktober 2021) mengatakan pinjaman online merupakan inovasi keuangan digital.

"Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dari sektor non formal. Contohnya seperti Bank, perusahaan pembiayaan dan mungkin tidak ada barang lagi yang bisa digadaikan ke Pegadaian," ungkapnya.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut masyarakat beralih ke pinjol. Saat ini terdapat 106 pinjol yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dan pinjaman online legal tersebut sudah memberikan pinjaman ke 68.414.603 peminjam dan jumlah pinjaman yang sudah disalurkan mencapai Rp. 249.938 Triliun dengan outstanding Rp. 26.098 Triliun," tambahnya.

Baca juga: EMI Resmi Bergabung, PLN Kejar Target Dekarbonisasi 117 Juta Ton CO2 Sampai dengan 2025

Dari Pinjol ilegal ini, masyarakat sendiri sering menerima SMS link pinjamannya, kemudian juga di WhatsApp dan di media sosial lainnya yang dimanfaatkan oleh oknum pinjol ilegal.

Pinjaman Online ilegal biasanya menerapkan bunga dan fee yang tinggi.

Kemudian mereka juga meminta data pribadi dan jika tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, mereka akan melakukan teror dan intimidasi.

"Dan pinjaman online ilegal yang sudah diberantas oleh OJK sangat banyak yakni sebanyak 3.515 entitas sejak tahun 2018 hingga saat ini. Dan jumlah yang paling banyak yakni di Tahun 2019 dan sampai saat ini kita lakukan pemblokiran," terangnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved