Nama-nama Pesaing Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI atau Kepala BIN, Ada Doni Monardo

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi satu di antara sosok yang dinilai cocok untk menjabat Kepala BIN.

Editor: Bambang Wiyono
Tangkapan layar @tni_angkatan_darat
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin acara kenaikan pangkat Perwira Tinggi dan serah terima jabatan TNI AD, di Mabes Angkatan Darat. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat ini dijabat oleh Jenderal polisi Budi Gunawan dikabarkan akan diisi oleh pejabat baru. 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi satu di antara sosok yang dinilai cocok untk menjabat Kepala BIN.

Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa juga digadang-gadang menjabat Panglima TNI.

Untuk menjabat Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa diperkirakan akan bersaing ketat dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. 

Sementara sebagai kepala BIN, selain Jenderal Andika Perkasa, ada nama-nama lain seperti, Marsdya (Purn) Dedy Permadi, Letjen (Purn) Doni Monardo, dan Marsdya (Purn) Kisenda Wiranata. 

Analisis ini disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa, dikutip dari Tribunnews (grup surya.co.id), Senin (25/10/2021).

Menurutnya, Presiden Jokowi sepertinya masih memiliki sejumlah pertimbangan tersendiri terkait belum diputuskan "nama" dalam kasus ini.

"Presiden adalah sosok yang memiliki hak prerogratif untuk memilih Panglima TNI, pastinya figur yang duduk di posisi ini tidak terlepas atas kepentingan dari Jokowi," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin (25/10/2021).

"Hemat saya posisi ini masih tarik ulur karena dari ketiga figur kepala staf angkatan yang menjadi calon Panglima TNI, sepertinya Jokowi sedang menghitung tentang memprioritaskan kepentingan stabilitas nasional atau mewujudkan poros maritim dunia. Artinya antara KSAD atau KSAL," ujar Herry.

Sementara untuk isu pergantian Kepala BIN, ia mengingatkan Jokowi agar siapapun yang memimpin lembaga telik sandi tersebut adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen

"Tentunya yang tepat menjadi Kepala BIN adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen."

"Dalam beberapa momentum, BIN sering kecolongan mulai data pribadi Presiden yang bocor, data penduduk penting lainnya juga ikut bocor dan persoalan lainnya. Soal ini harus dievaluasi dan dibenahi," kata Herry.

Menurutnya, hal yang harus ada pada Kepala BIN selanjutnya yakni optimalisasi strategi mitigasi hingga kontra intelijen yang terukur serta terintegrasi.

"Calon Kepala BIN saya kira dari kalangan TNI seperti KSAD Jenderal Andika Perkasa, Marsdya (Purn) Dedy Permadi, Letjen (Purn) Doni Monardo, dan Marsdya (Purn) Kisenda Wiranata bisa jadi pilihan Presiden," katanya,

"Keempat nama itu semuanya pernah berkiprah di intelijen pasti punya pengalaman tinggal bagaimana memetakan kekuatan serta meminimalisasi kekurangan BIN selama ini agar kerja BIN ke depannya bisa efektif."

"Persis dengan jabatan Panglima TNI, Kepala BIN dipastikan cenderung politis karena Presidenlah yang menentukan," tandas Herry.

Istana: Sabar Saja

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) disebut akan mengambil keputusan yang terbaik terkait calon Panglima TNI selanjutnya.

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman baru-baru ini.

Seperti diketahui, saat ini ada dua nama yang dijagokan menjadi calon kuat Panglima TNI, yakni KASAD Jenderal Andika Perkasa dan KASAL Laksamana Yudo Margono.

Fadjroel Rachman meminta seluruh pihak bersabar menantikan nama calon Panglima TNI yang baru.

Saat ini, Presiden tengah menimbang sosok terbaik sebagai Panglima TNI yang akan ditunjuk untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Kita bersabar saja, tetapi Presiden pasti akan mengambil keputusan yang terbaik," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik'

Terkait munculnya spekulasi bahwa pergantian Panglima TNI cenderung lebih lama karena Presiden menghendaki Hadi Tjahjanto masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Fadjroel tak menjawab.

Ia hanya memastikan, proses pergantian pimpinan tertinggi di tubuh TNI bakal mengikuti peraturan perundang-undangan.

Fadjroel menegaskan, Presiden terus menyiapkan langkah-langkah menuju pergantian Panglima TNI.

"Sudah disampaikan oleh Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) bahwa persiapan ke arah sana sedang dilakukan," kata Fadjroel.

"Jadi saya pikir kita menunggu saja hak prerogatif Presiden ini pada waktunya akan beliau sampaikan," ucapnya.

Adapun hingga saat ini pihak DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI.

Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid mengaku pihaknya masih terus menunggu.

Meutya memprediksi, Presiden hanya akan mengirim satu nama calon pengganti Hadi Tjahjanto.

Prediksi itu muncul dari pengalaman fit and proper test calon panglima TNI sebelumnya, di mana Presiden hanya menyodorkan satu nama saja.

"Biasanya sih kalau di Komisi I, calon tunggal ya," kata Meutya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Laksamana Yudo Margono Mereaksi Pencalonannya

Sementara itu, Wapres Maruf Amin justru mengisyaratkan nama KSAL Laksamana TNI Yudo Margono yang bakal menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. 

Nama Laksamana TNI Yudo Margono bahkan sempat disebut sebagai Panglima TNI oleh Maruf Amin. 

Maruf Amin menyampaikan itu di saat menghadiri vaksinasi Covid-19 di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten.

"Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah,"

"Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," ujar Ma'ruf dalam sebuah video yang beredar.

Setelah Ma'ruf Amin menyebutkan KSAL Yudo Margono sebagai Panglima TNI, Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi yang ikut hadir dalam acara itu menimpali pernyataan Ma'ruf Amin. "Doa itu, Pak," ujarnya.

Belakangan, Masduki mengklarifikasi bahwa pernyataan Ma'ruf hanya salah ucap biasa dan meminta tak dianggap serius.

Meski demikian, 'salah ucap' Wapres tersebut, oleh banyak pihak, bisa diartikan sebagai indikasi kuat tentang siapa yang bakal dipilih Jokowi menjadi panglima TNI.

Lalu, bagaimana sikap Laksamana TNI Yudo Margono terkait calon panglima TNI? 

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memilih enggan berspekulasi jauh terkait isu calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dia tidak tahu pasti siapa Panglima TNI pengganti  Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang segera pensiun.

“Mbok ya sabar..” kata Yudo saat ditemui di atas kapal KRI Bung Tomo-357, JICT, Jakarta Utara, Senin (18/10/2021).

Yudo tidak mau mengomentari rumor Panglima TNI meski di berbagai kesempatan pertanyaan ini selalu ditanyakan awak media.

Dia menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Jabatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif dari Presiden.

“Saya sudah katakan tadi mbok sabar,” ucap Yudo menegaskan pernyataannya.

Yudo menyatakan bahwa sebagai seorang prajurit ia harus siap untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada negara.

Bukan hanya dirinya, tetapi seluruh prajurit harus siap.

“Jangankan saya, semua prajurit yang KLD (Klasi Dua) itu kalau ditanya siap tidak melaksanakan tugas, pasti siap,” tutur Yudo.

Menurutnya, ada konsekuensi yang harus diterima prajurit jika menolak menjalankan tugas.

“Kalau tidak siap, nyebur laut dia. Pasti siap. Jadi semua prajurit, bukan saya saja. Anda tanya siap melaksanakan tugas, siap pasti," kata Yudo lagi.

Sebagaimana diketahui, pada November nanti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa purna tugas. Berdasarkan Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni 58 tahun adalah batas usia untuk pensiun bagi perwira TNI.

Sesuai Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) UU TNI, Presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kelayakan di DPR (DPR).

Merujuk Pasal 13 ayat (4) UU TNI disebutkan bahwa jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh seorang Perwira Tinggi aktif dari masing-masing Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI. 

Terdapat tiga nama yang memenuhi syarat sebagai kandidat Panglima TNI berikutnya menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Selain KSAL Laksmana TNI Yudo Margono, ada juga Jenderal TNI Andika Perkasa yang kini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Marsekal Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). (Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Berikut Nama-nama Pesaing Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI atau Kepala BIN, Siapa Terkuat?, 

Sumber: Surya
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved