Kemenkeu Susun Joint Program untuk Pemulihan Ekonomi Nasional di Bali, Begini Detailnya

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Joint Program Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dan memenuhi pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Bali.

Hal ini ditunjukkan dengan rencana implementasi nasional pada 1 November 2021 mengenal kemudahan pelaporan SPT Masa PPN yang terotomasi dengan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan data Cukai tembakau (CK-1) dari Ditjen Bea & Cukai.

Sehingga WP tidak perlu mengisi manual terhadap data ekspor & tebusan pita cukai tersebut di pengisian SPT Masa PPN.

Hal ini merupakan prestasi susulan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 pelaporan SPT Masa PPN telah didukung oleh data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Ditjen Bea & Cukai per 1 Oktober 2020 lalu.

Baca juga: Kemenkeu Sisir Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga untuk Lanjutkan Program Refocusing dan Realokasi

Disamping itu juga telah diimplementasi skala nasional juga mengenai kemudahan WP dalam pengurusan dokumen pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang terintegrasi dengan data Faktur Pajak dari Ditjen Pajak.

Sehingga dalam pengisian dokumen pabean tersebut, data Faktur Pajak telah terotomasi dengan sistem Ditjen Bea & Cukai di Kawasan Bebas.

Hal ini telah diimplementasikan penuh sejak 2019 dan 2020 lalu.

Dalam jangka pendek kedepannya, perluasan kemudahan pelayanan bagi WP ini juga akan menyentuh bagl pengusaha di Kawasan Berikat.

Yaitu melalui terintegrasinya pelayanan pengurusan dokumen pabean dan penyederhanaan dokumen pabean di Kawasan Berikat dengan data Faktur Pajak dari Ditjen Pajak.

Hal ini sangat terasa dampaknya bagi WP dalam kemudahan pengurusan dokumen pabean maupun pelaporan

SPT Masa PPN. Data yang diadministrasikan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai pun lebih tervalidasi.

Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan formal dan juga kepatuhan material bagi WP.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi Kementerian Keuangan, Sudarto, didampingi oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Oza Olavia, Kepala Kanwil DJBC Bali-NTB-NTT, Kepala Kanwil DJP Bali, Kepala Kanwil DJPb Bali, dan Kepala Kanwil DJKN Bali-Nusa Tenggara, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai pada Kamis (28 Oktober 2021).

"Kami dari Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi Kementerian Keuangan baru saja menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Joint Program Tahun 2021, dari rapat tersebut saya sampaikan bahwa target kami di tahun 2021 ini untuk meningkatkan kemudahan layanan kepada para Wajib Pajak akan terealisasi," ujar Sudarto.

Baca juga: Jajaran Kemenkeu Belum Ada Rencana untuk Bekerja dari Bali

Yaitu dengan implementasi nasional kemudahan pelaporan SPT Masa PPN yang terotomasi dengan datal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan data penebusan pita cukai tembakau (CK-1) dari Ditjen Bea Cuka Implementasi nasional ini dijadwalkan pada 1 November 2021 di Senin pekan besok.

Capaian ini menyusul keberhasilan sinergi Kemenkeu dalam meningkatkan kemudahan layanan pelaporan SPT Masa PPN yang terotomasi dengan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada 1 Oktober 2020 kemarin.

Dan juga kemudahan layanan di Kawasan Bebas secara yang telah terimplementasi secara bertahap pada 2019 dan tuntas pada 2020 kemarin.

Kedepannya kemudahan layanan juga kami sediakan bagi Wajib Pajak di Kawasan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan di Kawasan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

"Rangkaian program ini merupakan bentuk komitmen kami untuk meningkatkan kemudahan layanan kepada para Wajib Pajak, sehingga secara konkret akan meningkatkan peringkat Ease of Doing Business di Indonesia." ungkap Sudarto.

Disamping meningkatkan kemudahan pelayanan ke WP, program sinergi Kemenkeu di Bali telah mendorong kontribusi penerimaan negara yang diantara pemanfaatannya untuk pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 12,3 Milyar.

Joint Program Kementerian Keuangan merupakan program sinergi antar seluruh unit di Kementerian Keuangan dan juga Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah, untuk melakukan sejumlah kegiatan bersama dalam rangka extra effort yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, peringkat Ease of Doing Business Indonesia, dan kredibilitas serta efektifitas APBN.

"Joint Program Kementerian Keuangan terdiri dari 7 kegiatan antara lain Joint Analysis, Joint Audit, Joint Investigasi, Joint Intelligence, Joint Collection, Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi, serta Secondment," jelasnya.

Setiap Unit Eselon 1 Kementerian bersinergi untuk melakukan 7 kegiatan Joint Program tersebut.

Joint Program tidak hanya berfokus pada penerimaan, namun yang utama juga adalah peningkatan pelayanan bagi para WP.

Baca juga: Tim Kemenkeu Apresiasi Berbagai Program Pemulihan Ekonomi Banyuwangi di Masa Pandemi

"Bentuk kegiatan Joint Program antara lain, kami bersinergi untuk mengidentifikasi ruang-ruang layanan pada Wajib Pajak yang dapat disederhanakan, di-otomasi dan dikolaborasi dengan merilis regulasi serta penyempurnaan platform aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak," paparnya.

Disamping itu juga berkolaborasi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kegiatan pengawasan bersama dan penegakan hukum lainnya dalam rangka penerimaan negara, yang utamanya sangat dimanfaatkan bagi pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi ini.

Baik itu untuk membantu UMKM di Bali melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (Umi), pemberian insentif pada industri pariwisata dan sektor lainnya di Bali.(*)

Artikel lainnya di Berita Bali