Berita Tabanan

KPK Sudah Kantongi Tersangka Kasus Suap DID Tabanan Pasca Geledah Sejumlah Instansi

"Saat ini tim penyidik masih terus bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikannya," kata Plt juru bicara

Editor: Wema Satya Dinata
(Dokumentasi/Biro Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri 

Pihaknya masih menunggu informasi terkait pendalaman apa yang dicari saat mengumpulkan berkas tersebut.

"Kami masih belum mendapat konfirmasi mengenai pendalaman apa yang dicari dari dokumen tersebut," katanya.

Kemudian mengenai jumlah anggaran DID yang diperoleh pada 2018 lalu, mantan Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan ini menyebutkan ada Rp 50 miliar.

Jumlah tersebut dipergunakan untuk berbagai keperluan yang tersebar di empat instansi yang telah disebutkan.

"Kita dapat Rp 50 miliar saat itu untuk 4 instansi yang digeledah KPK," tandasnya.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya juga sudah menanggapi terkaitnya adanya penggeledahan yang dilakukan KPK di lingkungan Pemkab Tabanan, Rabu (27/10/2021) malam kemarin.

Komang Sanjaya menegaskan dirinya menghormati proses hukum.

"Saya kan baru lo, belum setahun (jadi Bupati Tabanan). Kejadian seperti kemarin, kita sangat menghormati proses hukum yang ada di Indonesia. Saya juga tidak tahu apa, kemana dan dimana, bagaimana tidak tahu. Intinya apapun yang terjadi di Tabanan ini bagian dari proses hukum," jelasnya, dikutip TribunBali.com.

Menurut Sanjaya, pihaknya sudah mewanti-wanti seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tabanan untuk tetap melakukan tugas dengan baik.

Petugas KPK membawa barang ke mobil warna hitam saat keluar dari Kantor Dinas PUPRPKP Tabanan, Rabu 27 Oktober 2021.
Petugas KPK membawa barang ke mobil warna hitam saat keluar dari Kantor Dinas PUPRPKP Tabanan, Rabu 27 Oktober 2021. (Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan)

Baca juga: FAKTA-FAKTA KPK Geledah Kantor Dinas PUPRPKP Tabanan, Terkait OTT Salah Satu Pejabat?

"Sekali lagi saya selaku pimpinan daerah menghormati proses hukum yang berlaku. Jujur saya tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana kaidahnya. Jadi apapun yang terjadi di Tabanan merupakan bagian dari proses hukum karena kita tah tahu, kapan terjadi dan bagaimana ending-nya. Kita tidak tahu," ungkapnya.

Sanjaya berharap kepada seluruh OPD dalam menjalankan tugas apapun itu.

"Semua harus berhati-hati, saya mengangkat kelompok ahli kemarin dengan harapan saya kedepan bisa menjaring apa yang menjadi aspirasi di bawah. Saya selaku pimpinan menginginkan semua pegawai tetap hati-hati melaksanakan tugas," katanya.

"Apalagi dalam pemerintahan Pak Jokowi ini banyak aturan yang diberlakukan dan mempersempit ruang gerak kita untuk melakukan hal yang tak diinginkan. Ini di era saya, saya tidak melihat era yang lama," imbuhnya.(Tribunnews/mpa)

Artikel lainnya di Berita Tabanan

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved