Berita Badung
Besok Badung Akan Berikan Bantuan Stimulus Tahap Pertama Senilai Rp2 Juta kepada UMKM
Ditengah keuangan Badung yang sedang terpuruk akibat Covid-19, Pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan bantuan
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Karsiani Putri
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Ditengah keuangan Badung yang sedang terpuruk akibat Covid-19, Pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan bantuan seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gumi Keris.
Bahkan bantuan untuk menggerakan perekonomian di Badung itu akan direalisasikan besok atau Sabtu, 6 November 2021.
Stimulus yang diberikan pun besarannya Rp2 juta setiap UMKM yang ada.
Bahkan, bantuan berupa stimulus usaha ini juga akan diberikan kepada pelaku UMKM yang tidak terdaftar atau yang tidak memiliki Surat Keterangan Tanda Usaha (SKTU).
“Besok kami turun di tiga kecamatan masing-masing diprioritaskan 100 orang diwakili desa dan kelurahan,” ujar Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta usai rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Badung, Jumat, 5 November 2021
Menurut Bupati asal Pelaga, petang ini bantuan stimulus tahap pertama akan dicairkan Sabtu besok dengan menyasar tiga kecamatan, yakni Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan.
“Jadi besok kita akan memberikan di Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan,” tegasnya.
Baca juga: Kepedulian Warga Badung pada Hewan Peliharaannya Meningkat, Pemkab Buka Layanan Mangupura Vet Care
Baca juga: BPS Bali Catat 714 Ribu Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 di Bali,Terbanyak di Perkotaan
Dikatakan, penyaluran bantuan stimulus akan dilanjutkan kembali pada Minggu 7 november 2021 dengan menyasar tiga kecamatan, seperti, Mengwi, Abiansemal dan Petang.
Bantuan yang akan disalurkan selama dua hari ke depan ini merupakan stimulus tahap pertama.
“Saya sudah katakan, besok adalah Jumat kedua, hari Minggu adalah Jumat ketiga, jadi besok kami ke tiga kecamatan dan Minggu turun ke tiga kecamatan. Ini tahap pertama lho,” ucapnya.
Dikatakan, bantuan stimulus UMKM tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha yang terdaftar atau memiliki SKTU, namun juga kepada pelaku usaha yang belum terdaftar.
Kendati demikian pihaknya mengaku akan ada tim yang mengecek ke lapangan terkait layak atau tidaknya UMKM tersebut mendapatkan bantuan.
"Kami bantu berapa pun ada UMKM di Kabupaten Badung akan diberikan bantuan.Yang tidak terdaftar pun boleh mengajukan nanti tim kami melihat ke bawah,” jelasnya.
Disinggung mengenai besaran UMKM yang diberikan mantan ketua DPRD Badung itu mengaku satu UMKM akan diberikan stimulus Rp 2 juta.
Namun demikian, bantuan UMKM tidak akan diberikan kepada pelaku UMKM yang telah menerima bantuan dari pemerintah pusat.
“Untuk yang sudah mendapat bantuan tidak bisa kita berikan, seperti, bantuan yang diberikan Kemensos. Seperti bantuan keluarga harapan, bantuan pangan non tunai,” ucapnya.
Seperti diketahui, Bupati Badung mewacanakan akan memberikan bantuan stimulus kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Badung.
Bahkan tahap pertama dilakukan cleansing data untuk memastikan agar tidak ada UMKM yang dobel menerima bantuan.
Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Badung bersama Dinas Komunikasi dan Informasi pun kabarnya telah menyelesaikan cleansing data UMKM calon penerima bantuan stimulus tersebut.
Hasilnya ada sebanyak 11.247 UMKM lolos cleansing data.
Namun untuk memastikan data valid data yang sudah di cleansing itu pun harus lolos verifikasi lapangan yang dilakukan kelian dan kepala lingkungan setempat masing-masing yang ada di Gumi Keris.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Made Widiana tak menampik hal tersebut.
Baca juga: BPS Bali Catat 714 Ribu Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 di Bali,Terbanyak di Perkotaan
Baca juga: Setelah Terjatuh dari Motor di Jalan Raya Subak Aban Badung, Tas Ketut Suarmiati Diduga Dicuri Orang
Pihaknya mengakui sudah selesai melaksanakan cleansing data UMKM calon penerima bantuan stimulus.
“Hasil cleansing total ada 11.247 UMKM. Data ini dari UMKM usulan kita yang belum mendapatkan bantuan pusat, serta UMKM usulan baru dari pihak desa dan kelurahan,” ujar Widiana.
(*)