Proyek Jalan Lingkar Selatan Dikabarkan Ditunda, Giri Prasta: Lanjut Kok

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Kepastian Proyek Jalan Lingkar Selatan (PJLS) di Kabupaten Badung belum jelas, pasalnya pejabat di Kabupaten Badung memberikan pendapat yang berbeda.

Pertama Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengaku proyek itu akan ditunda pada tahun 2022 mendatang karena keuangan Badung bermasalah dan Badung memfokuskan anggaran untuk penanganan covid-19. 

Namun Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta malah mengaku proyek tersebut terus berjalan.

Bahkan pihaknya mengaku pembebasan lahan terus dilakukan. 

Baca juga: Sedikit Titik Terang Kasus Pengeroyokan di Kuta Badung, Polisi: Pelaku Tak Bawa Celurit

Giri Prasta yang dikonfirmasi Senin 8 November 2021 mengaku jika proyek Jalan Lingkar Selatan terus berlanjut.

Bahkan tidak ada kata ditunda.

"Lanjut kok siapa bilang ditunda?" tegasnya Bupati Asal Desa Pelaga, Petang Badung itu.

Pihaknya mengaku pembebasan lahan katanya terus dilakukan mulai dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.

"Sekarang kayaknya ada juga pembebasan lahan. Kita terus berproses kok," ucapnya.

Mantan Ketua DPRD Badung itu mengaku proyek jalan lingkar selatan itu akan tetap berlanjut.

Bahkan jika pendapatan Kabupaten Badung memungkinkan pembebasan lahan akan berlanjut tahun 2022.

"Saya sudah presentasi tiga kali di pusat, masak batal. Ini sudah berlanjut terus," tegasnya kembali

Baca juga: Pemkab Badung Belum Berani Pastikan UMK Tahun 2022, Dirga: Kita Lihat Data Statistik Dulu

Sebelumnya Bupati Giri Prasta menyampaikan Proyek Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 yang diproyeksikan untuk memudahkan koneksi antar destinasi pariwisata.

Bahkan katanya, Menteri Keuangan telah menyetujui permohonan Project Development Facility (PDF) atau penyiapan dan pendampingan transaksi proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, hanya ada dua pemerintah daerah yang disetujui permohonan PDF-nya, salah satunya Kabupaten Badung.