Proyek Jalan Lingkar Selatan Dikabarkan Ditunda, Giri Prasta: Lanjut Kok

"Sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kami berkomitmen kuat melaksanakan arahan serta catatan-catatan yang diberikan Menteri Keuangan dan mensukseskan proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan Badung ini di mata investor nasional maupun internasional," tegasnya.

Baca juga: Petani di Badung Ini Prediksi Harga Bunga Pacar Air Akan Melambung Tinggi Menjelang Galungan

Giri Prasta berharap Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Badung segera terwujud sehingga nantinya akan muncul Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru dalam upaya meningkatkan pemasukan PAD Kabupaten Badung. 

"Jalan ini dimulai dari Kelurahan Benoa, Kutuh, Pecatu dan Jimbaran. Ada jalan di dalam terowongan dengan instalasi terpadu bawah yang dilengkapi dengan oksigen. Secara safety, ini sangat terjamin. Ada pula jalan di pinggir tebing yang dilengkapi dengan rest area serta tempat berjualan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui anggaran pembebasan lahan proyek Jalan Lingkar Selatan Badung belum bisa direalisasikan pada APBD tahun 2022.

Ia beralasan, anggaran akan masih difokuskan untuk penanganan covid-19, terutama dalam pemulihan ekonomi di Gumi keris.

Baca juga: 2 Pria Diamankan Polisi Karena Kasus Pencurian Mikol di Badung, Korban Merugi Setengah Miliar Rupiah

"Memang proyek ini bertujuan mengurai kemacetan lalu lintas wilayah Badung Selatan. Namun tahun anggaran 2022, anggaran difokuskan pada penanggulangan pandemi Covid-19," katanya.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, IB Surya Suamba mengakui untuk rancangan proyek jalan lingkar ini masih berproses.

Birokrat asal Tabanan itu mengaku  saat ini masih dalam proses pembebasan lahan.

Namun karena ada masalah anggaran, pembebasan lahan pun belum bisa dilaksanakan sesuai harapan.

"Kondisinya seperti ini, kan belum bisa dilaksanakan. Estimasi biaya pembebasan lahan mencapai Rp700 miliar," katanya.

Surya Suamba mengaku, Jalan Lingkar Selatan terdiri dari 4 segmen yang 2 segmen di antaranya didanai oleh APBD Kabupaten Badung.

Sedangkan 2 segmen lainnya di bangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). 

"Khusus pembebasan lahan biayanya merupakan tanggung jawab dari penanggung jawab proyek kerjasama  (PJPK) yakni Pemkab Badung  yang bersumber dari APBD," tegasnya. (*)

Berita lainnya di Berita Badung