Berita Badung
APBD Badung 2022 Bakal Diturunkan, Sekda Sebut Pendapatan Sudah Disoroti BPK Karena Tak Capai Target
Hal itu pun dikatakan sekda Adi Arnawa saat Rapat kerja (Raker) membahas Rancangan APBD Tahun 2022 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung pada
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Badung tahun 2022 terancam terus diturunkan.
Pasalnya APBD Badung tidak pernah terealisasi dari target yang ditetapkan.
Bahkan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengaku pendapatan Badung sampai disoroti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI lantaran target pendapatan tidak pernah tercapai. Hal itu pun mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen.
Hal itu pun dikatakan sekda Adi Arnawa saat Rapat kerja (Raker) membahas Rancangan APBD Tahun 2022 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung pada Senin, 15 November 2021
Baca juga: Jelang Nataru, Polres Badung Lakukan Apel Gelar Pasukan Ops Kepolisian Kewilayahan Zebra Agung 2021
Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung pihaknya mengatakan bahwa postur APBD 2022 sebelumnya disepakati Rp 2,9 triliun lebih.
Namun, dalam perjalanannya ada sejumlah perubahan, yakni pendapatan transfer dari dana bagi hasil yang awalnya dirancang Rp 800 miliar turun sebesar Rp 54 miliar.
Selain itu ada sejumlah pendapatan masuk pos lain. Sehingga katanya penurunan ini otomatis membuat APBD juga ikut turun.
Sehingga atas dasar itu pihaknya mengusulkan agar APBD diturunkan menjadi Rp 2,8 triliun lebih.
“Pendapatan transfer kita turun, makanya kami usulkan pendapatan turun menjadi Rp 2,8 triliun lebih dari semula Rp 2,9 triliun lebih. Jadi ada 54 kegiatan kita akan tunda dulu,” ujarnya.
Meski pendapatan turun, pihaknya mengaku Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta tetap meminta agar dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang sudah dipasang sebelumnya tidak diutak-atik.
Hal itu pun dilakukan untuk menjaga-jaga kasus covid-19 yang bisa saja naik lagi termasuk juga juga kejadian yang tidak diprediksi di tahun depan.
“Kalau menaikkan target pendapatan sudah tidak mungkin.
Kita sudah menjadi sorotan BPK karena target pendapatan tidak pernah tercapai, dan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen. Ini dianggap tidak baik, sehingga perlu ada penajaman,” tegasnya kembali.
“Saya menilai, angka Rp 1,9 triliun yang dipasang sebelumnya dalam KUA/PPAS masih cukup tinggi.
Baca juga: Sampah Kiriman Mengepung Pantai di Badung, Gung Dalem: Evakuasi Sampah Menggunakan 3 Alat Berat
Sehingga kami tidak berani menargetkan cukup besar,” imbuh birokrat asal Desa Pecatu, Kuta selatan itu.
