Breaking News:

Berita Denpasar

Didakwa atas Dugaan Korupsi Aci-aci dan Sesajen di Kota Denpasar, Bagus Mataram Tak Ajukan Eksepsi

Sidang perdana ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar

Penulis: Putu Candra | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Putu Candra
Tim JPU saat membacakan surat dakwaan terdakwa Bagus Mataram di persidangan Pengadilan Tipikor Denpasar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar (non aktif), I Gusti Ngurah Bagus Mataram (58) menjalani sidang perdananya secara daring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis, 18 Nopember 2021.

Bagus Mataram didudukan sebagai terdakwa terkait perkara dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pengadaan barang berupa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak di wilayah kelurahan se-Kota Denpasar tahun 2019-2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Sidang perdana ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim Tipikor pimpinan I Gede Putra Astawa, terdakwa kelahiran Denpasar, 31 Desember 1963 dikenakan dakwaan alternatif dan subsideritas.

Baca juga: Dugaan Korupsi Aci-aci dan Sesajen di Kota Denpasar, Bagus Mataram Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Dakwaan kesatu primer, perbuatan terdakwa Bagus Mataram diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang yang sama.

"Atau kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," papar Jaksa I Ketut Kartika Widnyana didampingi Jaksa Catur Rianita.

Terhadap surat dakwaan JPU tersebut, terdakwa Bagus Mataram yang menjalani sidang di Rutan Kerobokan melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

"Menanggapi surat dakwaan jaksa penuntut, kami tidak akan mengajukan eksepsi," ucap I Komang Sutrisna.

Lantaran tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sidang dilanjutkan ke pembuktian.

Namun sidang pembuktian yang mengagendakan pemeriksaan para saksi dari JPU baru akan digelar kamis 25 November 2021 mendatang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved