Breaking News:

Sponsored Content

Menteri PPPA, Kepala BKKBN & Walikota Denpasar Sinergi dalam Pencanangan Desa Ramah Perempuan & Anak

Dimana kali ini Kementerian PPPA dan BKKBN bersinergitas bersama Walikota Denpasar IGN. Jaya Negara melaksanakan Pendatanganan Komitmen Bersama

istimewa
Kementerian PPPA dan BKKBN bersinergitas bersama Walikota Denpasar IGN. Jaya Negara melaksanakan Pendatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Desa Bebas Stunting serta Kampung Keluarga Berkualitas, Selasa (23/11/2021) di Teba Majelangu Desa Kesiman Kertalangu Denpasar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IGA. Bintang Darmawati, bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo memperkuat sinergi dan kolaborasi program, serta kegiatan khususnya terkait percepatan penurunan stunting di tingkat pusat hingga daerah untuk mendukung tercapainya target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

Dimana kali ini Kementerian PPPA dan BKKBN bersinergitas bersama Walikota Denpasar IGN. Jaya Negara melaksanakan Pendatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Desa Ramah Perempuan,  Peduli Anak dan Desa Bebas Stunting serta Kampung Keluarga Berkualitas, Selasa (23/11/2021)  di Teba Majelangu Desa Kesiman Kertalangu  Denpasar.

Tampak hadir juga dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Gusti Ngurah Gede, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Istri Wakil Walikota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta instasi dan perangkat daerah terkait lainya.

Kemen PPPA kata Bintang Dramawati telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), berbagai program pencegahan stunting yang terintegrasi dalam Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Pusat Kreativitas Anak, memperkuat sinergi dengan jaringan Forum Anak, dan pemberian edukasi mengenai perkawinan anak dan kehamilan di usia dini yang terus digalakkan hingga tingkat akar rumput, serta optimalisasi layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan perempuan dan anak, melalui layanan SAPA 129.

Baca juga: Keprok Kaca Terjadi di Jalan Hayam Wuruk Denpasar, Tas Berisi Kartu ATM Korban Raib, Ini Kata Polisi

"Kami juga terus memperkuat kelembagaan dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Pemerintah Daerah yang kali ini komitmen dengan Pemerintah Kota Denpasar.

Hal ini bertujuan untuk membantu daerah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dimana saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar karena telah berperan aktif didalam menanggulangi masalah perempuan dan anak,” kata Bintang Darmawati.

Sementara, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengungkapkan melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diharapkan Pemerintah Daerah melalui para Kepala Dinas dapat menggerakkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas untuk bersinergi sehingga menjadi kekuatan besar dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN AKSI), Pemerintah melalui BKKBN berupaya menajamkan intervensi dari hulu untuk mencegah anak terlahir dengan kondisi stunting.

Faktor sensitif seperti lingkungan yang kumuh, sanitasi tidak baik, serta kemiskinan menjadi perhatian penting, namun faktor spesifik yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan anak, bahkan mulai dari proses sebelum menikah hingga setelah melahirkan, proses ini harus dikawal bersama-sama," jelas Hasto.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved