Breaking News:

Berita Buleleng

Wamen ATR/BPN Imbau Masyarakat untuk Jangan Menjual Lahan Saat Pandemi Covid-19

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Surya Tjandra meminta kepada masyarakat Bali untuk tidak menjual lahan miliknya

Ratu Ayu Astri Desiani
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Surya Tjandra saat menggelar simakrama di Desa Padangbulia, Jumat, 26 November 2021 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI Surya Tjandra meminta kepada masyarakat Bali untuk tidak menjual lahan miliknya, meski kondisi perekonomian terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar simakrama di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Jumat, 26 November 2021. 

Baca juga: Dewan Sepakati Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022

Baca juga: Hendak ke Kebun, Pasutri Asal Desa Bondalem Buleleng Tewas Ditabrak

Dalam sambutannya, Surya Tjandra menyebut, pandemi Covid-19 ini memang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Namun, ia mengimbau kepada masyarakat untuk sedapat mungkin tidak menjual lahan miliknya, utamanya kepada para investor.

Masyarakat lebih disarankan untuk menyewakan lahannya atau HGB.

"Jangan dijual. Kalau pandemi ini sudah bisa diatasi, vaksin sudah evektif, maka pariwisata di Bali akan bergeliat lagi. Ketika Bali sudah bangkit kembali, apakah orang Bali mau hanya menjadi penonton di pinggir?," ucapnya. 

Baca juga: Dispar Buleleng Bakal Bangun Plaza Kuliner di Pantai Penimbangan dengan Anggaran Rp 4,9 Miliar

Imbuh Surya Tjandra, sejauh ini ia melihat masyarakat Bali cukup gesit.

Saat pariwisata terdampak, masyarakat masih bisa beralih menjadi petani.

Namun demikian, ia meminta kepada masing-masing kepala daerah dan BPN untuk melakukan perhatian kepada masyarakat.

"Sejauh ini saya melihat di Bali belum parah sekali (jual tanah, red). Warga Bali cukup hebat dan gesit. Kalau tidak kerja di hotel, jadi petani siap. Tapi ada mulai ke arah sana. Jadi perlu diatasi dengan segera. Masyarakat harus berpikir panjang. Jangan karena terdoromg kebutuhan sesaat lalu menjual lahannya sembarangan. Perlu dipikir baik-baik, supaya punya strategi lebih panjang sampai pandemi bisa ditanggulangi," jelasnya. 

Disisi lain, dalam kegiatan simakrama itu, Surya Tjandra memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Padangbulia terkait pensertifikatakan tanah ayahan desa.

Ia menyebut, pemerintah telah membuat program PTSL yang bisa bergerak secara sistematik.

"Dipetakan dulu. Kalau lahannya jelas, tidak ada sengketa, masyarakatnya bersedia, maka sertifikat akan diberikan. Presiden ingin seluruh bidang data di Indonesia ini terdaftar dan terpetakan di kantor BPN. Sekarang belum semua daerah belum terpetakan, makanya dibuatkan PTSL," jelasnya. 

Sementara Kelian Desa Adat Padangbulia, Gusti Ketut Semara mengatakan, masyarakat di desa setempat saat ini masih terkendala informasi terkait pengadaan sertifikat.

Setelah adanya kunjungan kerja dari  Wakil Menteri tersebut, masyarakat pun mulai memahami betapa pentingnya pembuatan sertifikat atas tanah ayahan desa. 

Semara menyebut ada 900 bidang lahan ayahan desa yang manfaatkan oleh masyarakat untuk pemukiman.

Pada tahun 2022 mendatang, prajuru desa adat akan segera mengikuti program PTSL tersebut agar seluruh bidang tanah yang ditempati oleh warga desa adat memiliki subjek hukum.

"Kami terbawa situasi pandemi, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan BPN. Awal Januari nanti, kami akan ikuti program PTSL ini. Selama ini data kepemilikannya belum ada. Istilahnya masih gugon tuon, ini duman saya, ini duman dia. Apabila nanti sudah diterbitkan sertifikat, ada penguatannya. Bahwa seluruh tanah yang diempati warga desa adat, subjek hukumnya adalah milik desa adat," tutupnya. 

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved