UNHI Denpasar Gelar FGD Potensi Ekonomi Desa Adat, 6 Sektor Unggulan Ini Jadi Andalan

Laporan Wartawan, Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Universitas Hindu Indonesia (UNHI) melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan melakukan penelitian tentang potensi ekonomi desa adat.

Penelitian ini dibiayai oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa adat.

Selanjutnya potensi itu diidentifikasi sehingga kedepannya model-model usaha apa saja yang cocok diterapkan di desa adat yang ada di Bali.

Untuk menyempurnakan hasil penelitian digelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Analisis Potential Economic Profile Desa Adat di Provinsi Bali dalam Kerangka Ekonomi Kerthi Bali” secara hybrid.

Wakil Rektor II UNHI Denpasar, Dr.I Gede Putu Kawiana mengatakan pengaturan desa adat melalui Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali bertujuan untuk menjadikan desa adat yang mandiri, tangguh untuk mendukung perekonomian nasional.

Disisi lain krama desa adat semestinya diberdayakan sebagai subjek pembangunan.

“Sebelum dikeluarkan Perda desa adat, krama hanya sebagai objek. Setelah adanya Perda desa adat maka krama sebagai subjek pembangunan,” kata Kawiana saat ditemui di Aula Rektorat Unhi denpasar, jumat 3 Desember 2021

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa adat di Bali maka dibentuk LPD sejak tahun 1984, yang menjadi sistem moneter desa adat.

“Tujuannya agar bagaimana krama desa adat menjadi sejahtera. Keuangan diatur dalam sistem moneter, sedangkan barang dan jasa diatur dalam sistem riil. Sekarang sudah ada LPD yang mewakili sistem moneter. Keberadaan LPD dulu sudah bagus, sekarang ada beberapa yang kurang bagus, itu yang perlu diperbaiki. Juga ada Bupda,” terangnya.

Selain itu, ada juga konsep One Village One Product, yang mana dari dulu sudah ada kearifan lokal yang bisa diangkat untuk meningkatkan perekonomian desa adat.

“Setiap desa berbeda-beda potensinya. Misalnya di Pejaten cari genteng, di Celuk cari perak. Disitulah perlu sistem dan aturan dari pemerintah untuk mengatur desa adat. Selama ini desa adat identik dengan upacara. Hal itu memerlukan biaya. Makanya sekarang desa adat harus mandiri sehingga potensi yang dimiliki harus diatur dengan baik supaya menghidupi seluruh krama,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Perguruan tinggi juga berperan seperti mahasiswa yang telah lulus bisa diberdayakan untuk membangun desa selaras dengan pemerintah Provinsi.

Ketua tim peneliti, Dr. Putu Yudy Wijaya membenarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat potensi ekonomi di desa adat dan kemudian memetakannya.

Menurutnya, konsep pengembangan ekonomi lokal untuk menciptakan perubahan-perubahan di desa adat agar menjadi lebih baik, mengacu pada konsep ekonomi kerthi Bali.