Pelaku Wisata Bali Sambut Baik, Pemerintah Pusat Batalkan PPKM Level 3 Saat Nataru

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang membatalkan pelaksanan PPKM Level 3 pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurut Cok Ace, hal tersebut merupakan sebuah keputusan yang bijak diambil oleh pemerintah pusat.

"Kalau saya melihat pembatalan PPKM Level 3 saya kira itu satu keputusan yang sangat bijak," katanya saat dikonfirmasi, Selasa 7 Desember 2021.

Cok Ace mengatakan, sebenarnya penerapan kebijakan PPKM Level 3 secara serempak di seluruh Jawa-Bali merupakan kebijakan yang kurang pas.

Baca juga: Pemerintah Pusat Batalkan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru, Wagub Bali: Keputusan yang Sangat Baik

Mengingat, setiap daerah memiliki angka positive rate dan Bed Occupancy Rate (BOR) yang berbeda-beda.

Bali sendiri, pada Senin 6 Desember 2021 hanya terjadi penambahan 5 kasus positif Covid-19 dengan nihil angka kematian dan 9 orang sembuh.

Sementara, dari 175 tempat isolasi terpusat tersebar di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Bali jumlah BOR dari kapasitas 883 bed hanya terisi 78 bed (8,83 persen) dan tersisa 805 bed (91,17 persen).

"Karena apa, PPKM Level 3 itu kan menggambarkan suatu kondisi wilayah dalam hal ini Bali itu ada kriterianya bagaimana level 4, level 3, level 2, dan seterusnya, seperti positive rate, BOR. Kalau itu dipakai rujukan, saya kira kurang pas," kata Mantan Bupati Gianyar tersebut.

Sehingga, jika saat ini pemerintah pusat tetap keukeuh menerapkan PPKM Level 3 di Bali, justru akan menjadi pertanyaan dari berbagai pihak.

Padahal, Bali saat ini sedang menjalani PPKM Level 2.

"Karena persepsi luar negeri kembali mempertanyakan kok Bali kembali level 3, padahal sebelumnya level 2," ungkapnya.

Untuk mengurangi kerumunan dan memperkecil penyebaran Covid-19 yang dibutuhkan, menurutnya, adalah pengetatan protokol kesehatan (prokes) di berbagai tempat.

"Yang pasti bagi kami yang utama adalah pengetatan prokes itu. Saya kira hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan," tegasnya.

Sementara, terkait penyebaran varian Omicron, Cok Ace mengaku, pihaknya berharap Jakarta menjadi garda terdepan untuk menyaring para warga negara asing (WNA) maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk ke Indonesia.

"Itu kan masuk lewat Jakarta. Dengan dilarangnya beberapa negara, khususnya Afrika baik untuk wisatawan ataupun PMI itu ada pengetatan-pengetatan. Kami harapkan Jakarta untuk ketat," ujarnya.