Forum Bali Bangkit akan Demo ke Jalan, Jika Pemerintah Pusat Tak Respon Surat dan Wisman Tak Datang

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Forum Bali Bangkit masih menunggu pemerintah pusat merespon surat terbuka yang sempat dikirimkan, Jumat 19 Oktober 2021 lalu.

Ketua Bali Tourism Board (BTB), IB Agung Partha Adnyana mengatakan, hingga kini belum ada respon terkait surat tersebut.

"Sampai saat ini sejak 3 minggu lalu kami mengeluarkan surat terbuka belum ada respon dari pusat. Sudah ada koordinasi-koordinasi kecil, mungkin pemerintah sedang berpikir karena kami masih konsisten berjuang mengenai surat yang kami bawa ke Jakarta," katanya, Rabu 8 Desember 2021.

Saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder pariwisata yang ada di Bali.

Baca juga: Bila Tak Ada Respons Surat Terbuka & Wisman Belum Datang per Desember, Forum Bali Bangkit Akan Demo

Dan ia akan melihat efektivitas dari surat terbuka ini hingga Desember 2021 akhir.

Bahkan jika tidak ada perubahan, ia mengatakan akan melakukan aksi demo atau turun ke jalan.

"Sekarang ini kan kami berkoordinasi. Kami lihat efektivitas ini. Kami sampaikan juga ini harus ada limitnya. Dan kami sudah sampaikan kepada teman-teman, kalau memang tidak ada respon, kemungkinan Januari kami akan ada aksi semacam demo. Masih kami cari hari baiknya," jelasnya.

Tuntutannya yakni terkait kebijakan pariwisata. Karena memang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masyarakat Bali sebesar 52 persen dari pariwisata dan, menurutnya, masyarakat Bali tidak bisa hidup lebih lama lagi jika kebijakan tersebut tidak dibenahi.

"Kami tidak ada waktu untuk menunggu lebih lama lagi untuk ini. Untuk wisdom zero every rate only hotel 10,97 persen. Itu artinya tidak cukup dari Januari dan itu data dari BPS. Nanti aksinya kami rencanakan lagi di mana. Batas responsnya kami harap Desember," ujarnya.

Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB), I Wayan Puspanegara mengatakan, dengan hal tersebut merupakan langkah konkrit yang bisa menyelamatkan Kondisi perekonomian masyarakat didestinasi kerakyatan.

"Kami bisa lihat banyak masyarakat yang berkecimpung di dunia pariwisata. Itu kami lihat kalau orang bicara pariwisata pasti soal hotel dan restoran kan. Sebenarnya yang paling berdampak pekerja marginal yang saat ini mereka terakumulasi mungkin di atas ratusan ribu. Siapa mereka? Ya para daily worker, pekerja kontrak, bukan hanya di hotel dan restoran, tapi juga di destinasi atraksi," ucap Puspanegara.

Dan jika nanti di akhir Desember pihaknya tidak mendapatkan wisman sementara oplah pariwisata Bali pada wisman, jika sampai akhir Desember pemerintah pusat tidak memberikan keputusan, mereka akan mengambil aksi turun ke jalan.

"Dan karena kami orang pariwisata, kami akan kemas sedemikian rupa agar tidak menjadi insiden buruk buat kami tetapi justru menjadi perubahan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan agar masyarakat kami bisa bernapas yang saat ini sangat sekarat," tambahnya.

Pihaknya menyadari saat ini kebijakan PPKM masih berlaku maka dari itu aksi nantinya akan menaati prokes terlebih banyak masyarakat Bali yang sudah divaksin.

Bahkan ia menyandingkan kegiatan aksi nanti dengan jumlah penonton Liga Eropa.