Breaking News:

Berita Tabanan

Sesuai UU Cipta Kerja, Disperinaker Badung Tegaskan Perusahaan Tak Boleh Minta Penangguhan UMK 2022

Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung 2022 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perusahaan bisa melakukan penangguhan namun

ist
Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung 2022 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perusahaan bisa melakukan penangguhan namun kini perusahaan yang ada tidak bisa melakukan penangguhan untuk membayar gaji sesuai dengan UMK.

Hal itu pun ditegaskan Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga Senin 3 Januari 2022 sore. Ia kembali menegaskan bahwa, tahun 2022 ini tidak ada istilah penangguhan pelaksanaan UMK.

"Tidak boleh ada penangguhan UMK lagi. Ini sesuai aturan dan Undang-undang Cipta Kerja," ungkap Oka Dirga

Dalam undang-undang cipta kerja, Semua perusahaan wajib tunduk dan patuh pada UMK yang di Badung ditetakan sebesar Rp 2.961.285,40. Sehingga dirinya mengingatkan para pengusaha agar mengikuti besaran UMK tersebut.

"Jadi sesuai UU Cipta Kerja tidak boleh perusahaan sampai melakukan penangguhan pelaksanaan UMK seperti tahun-tahun sebelumnya," tegasnya kembali.

Bila ada perusahaan tidak sanggup menggaji sesuai UMK, mantan Kabag Umum Setda Badung ini meminta agar dikoordinasi kedalam dengan para pekerjanya. Sehingga masalah UMK bisa diselesaikan secara internal.

"Jadi perusahaan yang melakukan perundingan dengan pekerja. Sehingga masalah dapat diselesaikan," katanya.

Selaku pemerintah, birokrat asal Desa Taman Abiansemal Badung itu mengaku tetap akan mengawal pelaksanaan UMK ini, agar ditaati oleh semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja.

"Kami selaku pemerintah harus menegakan aturan yang ada. Sekali lagi, kalau ada yang tidak sanggup, silahkan merundingkan dan tidak perlu melibatkan pemerintah," jelas Oka Dirga.

Sejatinya katanya di Badung ada sebanyak 5 ribu perusahaan yang harus mematuhi aturan yang baru ini. Namun saat ini dirinya memahami sejumlah perusahaan saat ini masih ada yang belum beroperasi maksimal.

"Kalau bisa kan semua melaksanakan sesuai UMK. Sehingga tidak ada masalah ke depan, apa lagi nanti bisa dipermasalahkan," ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung bersama Dewan Pengupah serta Apindo. Dalam rapat tersebut UMK 2022 naik sebesar 1,06 persen atau Rp 31.192,76 dari UMK 2021 yaitu Rp 2.930.092,64. Sehingga untuk tahun 2022 UMK ditetapkan menjadi Rp 2.961.285,40.

Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung Wayan Suyasa mengatakan, penetapan UMK 2022 telah merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja.

Suyasa yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Badung ini pun berharap pelaksanaan UMK 2022 tidak ada masalah. Namun, bila dalam pelaksanaannya nanti ada perusahaan yang tidak sanggup dengan alasan tertentu, pihaknya pun menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan. (*)

Baca juga: BIN Bali Gelar Vaksin di Islamic School Harapan Mulia Denpasar, Januari Dapat Tambahan 8.000 Dosis

Baca juga: Termasuk Eternals, Ini Deretan Film Bioskop Paling Laris di Dunia Sepanjang Tahun 2021

Baca juga: VIRAL, Dua Remaja Baku Hantam di Depan Kantor PDAM Buleleng

Berita Tabanan Lainnya

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved