Berita Buleleng

Ketua LPD Anturan di Buleleng Didesak Buat Surat Pernyataan Bertanggungjawab dengan Uang Nasabah

sejumlah nasabah mendesak tersangka LPD Nyoman Arta Wirawan membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab penuh dengan uang milik seluruh nasabah

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Sejumlah nasabah saat bertemu dengan Ketua LPD Anturan, Selasa (4/1/2021). Dalam pertemuan itu, nasabah mendesak ketua LPD untuk membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab penuh dengan uang milik seluruh nasabah sampai tuntas. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Kasus dugaan korupsi LPD Anturan semakin menarik.

Terbaru, sejumlah nasabah mendesak tersangka LPD Nyoman Arta Wirawan membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab penuh dengan uang milik seluruh nasabah sampai tuntas.

Menariknya, surat pernyataan itu selanjutnya akan diserahkan oleh nasabah kepada Kejaksaan Negeri Buleleng, sebagai bahan pertimbangan untuk tidak melanjutkan kasus dugaan korupsi tersebut ke ranah hukum.

Dari pantauan Selasa (4/1/2021) sekitar pukul 13.00 wita, sejumlah nasabah yang tergabung dalam Paguyuban Nasabah LPD Anturan berbondong-bondong mendatangi kantor LPD Anturan.

Baca juga: VIRAL, Dua Remaja Baku Hantam di Depan Kantor PDAM Buleleng

Kedatangan puluhan nasabah itu diawasi ketat oleh petugas kepolisian.

Kedatangan para nasabah itu diterima oleh Nyoman Arta Wirawan.

Dalam pertemuan itu, nasabah mendesak tersangka Nyoman Arta untuk membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab penuh dengan uang milik nasabah hingga tuntas.

Namun dalam surat pernyataan itu tertulis Nyoman Arta akan bertanggungjawab penuh selama dirinya masih menjabat sebagai ketua LPD Anturan.

Sementara apabila Nyoman Arta tidak lagi menjabat sebagai ketua LPD karena sesuatu dan lain hal, maka ia tidak lagi bertanggung jawab terhadap dana-dana milik nasabah.

Surat pernyataan itu ditandatangani oleh Nyoman Arta, dan disetujui oleh nasabah.

Koordinator Aksi Ketut Yasa mengatakan, nasabah ingin agar uang milik mereka yang selama ini ditabungkan di LPD Anturan dapat dipertanggung jawabkan oleh Ketua LPD, alias dikembalikan.

Ketut Yasa pun tidak menampik, pihaknya khawatir jika kasus dugaan korupsi ini diproses secara hukum, para nasabah khawatir uang milik mereka tidak akan kembali.

"Kami akan menyerahkan surat pernyataan ini kepada Kejaksaan, sebagai bahan pertimbangan untuk tidak melanjutkan proses hukumnya.

Kami tidak ingin ini masuk ke ranah hukum, karena kalau masuk bagaimana nanti LPD bisa melakukan aktivitas.

Baca juga: Aniaya Dua Remaja dengan Parang di Buleleng, Raiza Ditetapkan Sebagai Tersangka

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved