GAK Ada Masalah TKD Minus Rp25 Miliar, Bupati Buleleng Sutjidra Tegaskan Hal Ini

TRIBUN-BALI.COM - Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kabupaten Buleleng minus Rp 25 miliar. Walaupun ada pengurangan, Pemkab Buleleng menegaskan seluruh program prioritas tidak mengalami kendala. 

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengatakan, pemotongan atau efisiensi TKD ini bukan yang pertama kali. Sebab di tahun 2025, Buleleng juga kena efisiensi dengan nominal yang sama. “Bahkan beberapa tahun lalu, angkanya pernah menyentuh Rp 50 miliar,” sebutnya, Minggu (12/10). 

Kendati dana transfer berkurang, Sutjidra menegaskan tidak ada pengaruh terhadap program-program prioritas yang akan dilaksanakan Pemkab Buleleng. “Saya pastikan untuk tahun depan sudah kita siasati. Astungkara tidak berpengaruh.  Program saya akan tetap berjalan. Astungkara,” tegasnya. 

Sebagai contoh di tahun 2025 ini, kata Sutjidra, beberapa program seperti HUT Kota, Lovina Festival, Buleleng Festival, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Pekan Olahraga Pelajar (Porjar), seluruhnya tetap berjalan tanpa ada pemotongan anggaran. 

Baca juga: SOSOK Lidya Ingin Majukan Sepak Bola Putri, Eks Pemain BU Women Ikuti Kursus Kepelatihan Lisensi D 

Baca juga: Prof I Wayan Dibia Luncurkan 3 Buku Sastra, Rayakan 50 Tahun Pernikahan, Total Tulis 65 Buku

Menurut Sutjidra, hal ini berkat optimalisasi pajak dan retribusi. Terlebih berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), penerimaan pajak retribusi sudah diatas target. 

“Tentunya terima kasih kepada masyarakat Buleleng yang sudah patuh membayar pajak dan retribusi. Demikian juga pelaku-pelaku usaha mulai memberikan kontribusi. Terutama pelaku usaha di bidang pariwisata. Makanya sebagai timbal balik, saya melakukan penataan di kawasan Lovina di tahun 2026,” tegasnya. 

Sementara itu,  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan TKD. Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (Pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

Tito menegaskan, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam, jika ada Pemda yang benar-benar kesulitan menghadapi tekanan fiskal akibat pengalihan TKD. Namun, bantuan dari pusat akan diberikan dengan catatan: daerah harus terlebih dahulu melakukan penataan ulang anggaran dan memastikan belanja daerah berjalan efisien.

“Kebijakan pengalihan TKD bukan pemangkasan membabi buta, melainkan dorongan agar daerah lebih disiplin secara fiskal dan fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Tito seperti rilis yang diterima Tribun Bali, kemarin. 

Ia juga meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer, tetapi menata ulang program kerja agar lebih berdampak bagi publik.

Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, meminta seluruh kepala daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana transfer benar-benar memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Semuanya tergantung pada kepala daerahnya nanti ke depan,” ujar Purbaya usai menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan membahas sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Purbaya menegaskan, total alokasi anggaran ke daerah tidak berkurang, yakni tetap sebesar Rp 1.300 triliun, hanya saja sebagian dialirkan melalui mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah secara lebih terukur.  Ia menambahkan, Kemenkeu akan terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun guna memastikan penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan bebas penyimpangan. (mer/ali)