Menolak PHK, Puluhan Anggota FSPM Gerudug Kantor DPRD Badung

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Puluhan anggota Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) gerudug gedung DPRD Badung, pada Kamis, 6 Januari 2022. 

Puluhan orang tersebut datang untuk menyampaikan aspirasi lantaran menolak untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sehingga kedatangan sejumlah anggota FSPM yang sebelumnya bekerja di Hotel Sofitel, Hotel W Bali dan The Royal Beach Seminyak tersebut meminta perlindungan Ketua Dewan lantaran menolak di-PHK.

Menurut informasi yang di dapat, pemutusan hubungan kerja dilakukan pada 31 Desember 2021. Bahkan ratusan karyawan pun sempat melakukan unjuk rasa.

Baca juga: Bawa Sabu Setengah Kilogram Lebih, Wayan Wiadnyana Dibekuk di Jalan Raya Kerobokan Badung

Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata saat itu langsung meminta agar permasalahan sengketa tenaga kerja tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik.

Begitu juga dengan tenang dan musyawarah mufakat terlebih dahulu.

"Kalau bisa kita selesaikan dan bicarakan baik-baik dulu. Kalau pakai emosi tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada akan ke jalur hukum," ungkapnya saat menerima sejumlah FSPM di Gedung DPRD Badung.

Sementara Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana mengakui sebelumnya pekerja dan manajemen sudah sempat melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Hanya saja belum ada titik terang sampai saat ini.

"Pihak management tidak menghiraukan kami. Jadi kami tidak ucuk-ucuk demo," tegasnya.

Bahkan, pihaknya juga sudah menemui Gubernur Bali, Wayan Koster untuk mendapat perlindungan.

Begitu juga Komisi 4 DPRD Bali yang juga sempat didatangi untuk meminta agar jangan sampai ada PHK ditengah pandemi.

"Kami meminta agar tidak ada PHK, namun tidak dihiraukan. Manajemen tidak mau tahu," ungkapnya.

Aksi damai yang selanjutnya dilakukan ke DPRD  Badung untuk meminta perlindungan karena terjadi di wilayah Badung.

Rai Budi Darsana mengakui, memang banyak terjadi PHK di hotel-hotel namun harus memiliki kesepakatan dan hukum yang jelas.

Baca juga: Hakim Belum Siap, Pembacaan Vonis Kasus Tikam Istri Hingga Meninggal di Badung Ditunda

"Bagi kami mempertahankan pekerjaan lebih besar dari pesangon. Pandemi jangan justru dijadikan kambing hitam untuk melakukan PHK. Dalam negosiasi kami sudah sangat merendah, kami rela dirumahkan tanpa upah asalkan tidak di PHK. Pesangon bukanlah jalan keluar," jelasnya.

Putu Parwata kembali menambahkan, ada beberapa yang harus diluruskan terkait permasalahan ini yang memang menjadi tanggung jawab bersama.

Pihaknya mengakui, selaku  Ketua DPRD  akan membantu masyarakat dan adanya persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Badung.

"Seyogyanya kita selesaikan bersama-sama. Kita juga memerlukan ekstra hati-hati dengan persoalan pemutusan hubungan kerja agar nanti tidak menjadi perselisihan yang besar," ujarnya.

Pihaknya berharap para pengusaha, manajemen serta para pekerja  bisa melakukan harmonisasi.

"Meski ada hal pemutusan hubungan kerja kita harapkan manusiawi. Bagaimana selayaknya dan patut seperti masa kerja, pesangon  dan lain sebagainya secara wajar. Sehingga kawan-kawan pekerja ini  bisa kembali berusaha, walaupun tidak bekerja namun mereka bisa menjadi wirausaha dan memberikan tanggung jawab pada keluarganya,"ungkap Politisi asal Dalung Kuta Utara itu.

Parwata juga berjanji akan melakukan komunikasi dengan para pemilik hotel yang ada di tiga tempat tersebut. Sehingga ditemukan titik terang dalam masalah PHK.

"Secepatnya kami akan panggil manajemen hotel. Kalau bertemu dengan ketegangan pasti tidak ada solusi. Mari kita bicara dengan kerendahan hati dan santai untuk bisa memberikan jalan keluar bagi mereka yang terkena PHK," ucapnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Badung