Breaking News:

Berita Tabanan

2 Desa Adat di Tabanan Tak Garap Ogoh-ogoh, MDA Persilakan Desa Adat Asalkan Sesuai SE

MDA Kabupaten Tabanan menggelar rapat koordinasi dengan MDA Kecamatan, Jumat 14 Januari 2022.

Tribun Bali/Rizal Fanany
Ogoh-ogoh yang dipamerkan dalam Pameran dan Lomba Sketsa Ogoh-ogoh Caka 1942, Senin (16/3/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- MDA Kabupaten Tabanan menggelar rapat koordinasi dengan MDA Kecamatan, Jumat 14 Januari 2022.

Dalam paruman atau rapat ini membahas terkait pelaksanaan tawur kesanga dan juga tapa berata penyepian pada Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1944 yang akan berlangsung awal Maret 2022 mendatang.

Dari hasil rapat ini, diputuskan bahwa pihak Desa Adat diperbolehkan untuk menggelar pengarakan ogoh-ogoh sepanjang mengikuti kebijakan yang suah tertuang dalam SE MDA Bali. 

Baca juga: MDA Tabanan Tunggu Kebijakan Pemprov Bali, Kelian Banjar Adat Diusulkan Dapat Insentif

Baca juga: PMI & Lansia Jadi Prioritas Vaksinasi Booster di Tabanan, Target Tuntas 20 Ribu hingga Akhir Januari

Baca juga: 316 Pelamar PPPK Guru Tahap II di Pemkab Tabanan Dinyatakan Lulus, Kini 719 Formasi Masih Kosong

Selain itu, dari ratusan Desa Adat yang ada di Kabupaten Tabanan, ada dua Desa Adat yang memutuskan untuk tidak menggelar pengarakan atau pembuatan ogoh-ogoh pada Hari Pangrupukan Nyepi tahun ini.

Diantaranya Desa Adat Kota Tabanan dan Desa Adat Banjar Anyar Kecamatan Kediri. 

"Kita juga sudah menggelar paruman untuk membahas pelaksanaan rangkaian Nyepi tahun ini. Untuk sementara, sudah ada dua desa adat yang memutuskan tidak melaksanakan pawai ogoh-ogoh," jelas Sekretaris MDA atau yang lebih dikenal sebagai Penyarikan Madya Kabupaten Tabanan, I Gede Nyoman Sugiartha Jumat 14 Januari 2022. 

Sugiartha menjelaskan, sepanjang sudah merupakan kesepakatan di Desa Adat tersebut memaang dihormati.

Sebab, untuk sementara tidak ada paksaaan atau larangan untuk menggelar pawai ogoh-ogoh pada Nyepi Tahun Caka 1944 ini sepanjang mengikuti aturan kebijakan yang sudah diterbitkan MDA Bali melalui Surat Edaran (SE).

"Sepanjang mengikuti syarat yang sudah diterbitkan oleh Provinsi tersebut ya boleh membuat (ogoh-ogoh)," jelasnya. 

Kemudian, kata dia, selama pelaksanannya nanti pihak Desa Adat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pelaksanaannya di wilayah tersebut.

Selain itu juga dipantau langsung oleh pemerintah daerah. 

"Jadi nanti yang tanggung jawab penuh adalah desa adat. Sehingga semua banjar adat yang ingin atau akan menggarap ogoh-ogoh harus memiliki kesepakatan dulu. Agar nantinya bisa dijalankan bersama. Sebah jika memang melanggar ketentuaan pasti akan ada sanksi," tegasnya sembari tak menyebutkan sanksi secara spesifik.

Baca juga: UPDATE Kasus Dugaan Penyelewangan Dana LPD Sunantaya Tabanan, Penyidik Sudah Periksa 13 Saksi

Baca juga: Berikut Ini Pembelian Saham Rp92 Miliar yang Buat Kaesang Dilaporkan ke KPK

"Intinya disesuaikan saja dengan kesepakatan yang dibuat antara penanggung jawab dan pelaksana," tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved