Krama Adat Liligundi Karangasem Gelar Aksi dan Buat Mosi Tidak Percaya ke Prajuru Adat

TRIBUN-BALI.COM, KARANGASEM - Krama Adat Liligundi Karangasem Gelar Aksi dan Buat Mosi Tidak Percaya ke Prajuru Adat.

Puluhan krama Desa Adat Liligundi, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, turun ke jalan dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Prajaru Adat Liligundi, Kamis 20 Januari 2022.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes krama terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh prajuru.

Krama Adat Liligundi I Komang Wenten mengatakan, aksi dan mosi tidak percaya terhadap prajuru merupakan bentuk protes warga kepada prajuru adat.

Krama sudah kecewa dan muak dengan alur permainan prajuru yang dianggap menyalahi peraturan, sehingga masyarakat sudah tak percaya ke prajuru.

Baca juga: Krama Desa Adat Liligundi Mesadu ke DPRD Karangasem Terkait Persoalan Pararem Pemilihan Bendesa

"Tujuan aksi ini, pertama berangkat dari kekecewaan krama. Sebenarnya kesepakatan sudah selesai.

Tetapi ketika panitia pararem membuat pararem,  justru prajuru desa tak menerima dengan alasan tak masuk akal," ungkap I Komang Wenten setelah menggelar aksi.

Kondisi inilah yang memancing masyarakat sehingga memanas seperti saat ini.

Krama mengaku sudah muak dan lelah mengikuti permainan prajuru, seolah-olah sengaja mengulur waktu dengan alasan tak jelas.

Krama berkumpul untuk menyatakan tidak percaya terhadap Prajuru Adat Liligundi.

"Banyak pelanggaran yang dilakukan dan menyakiti hati krama. Selain itu masa bakti klian sudah 3 tahun lewat.

Harusnya tahun 2018 sudah berakhir. Tapi dengan alasan yang tidak jelas masa bakti diperpanjang tanpa musyawarah," tambah I Komang  Wenten.

Langkah yang akan dilakukan krama, yakni akan bentuk prajuru baru, tandingan.

Sekalipun dianggap sah atau tidak, krama tetap bentuk prajuru. Rencana prajuru baru akan dibentuk 10 hari lagi.

"Kita akan turunkan masyarakat yang pro untuk bentuk prajuru baru sesuai peraturan," imbuhnya.

Baca juga: Pedagang Sengol Mesadu ke DPRD Karangasem, Ngaku Sepi setelah Direlokasi ke Pasar Amlapura Barat

"Hasilnya akan diajukan ke MDA dan pemerintah daerah. Masalah prajuru baru dianggap sah/tidak itu urusan belakangan.

Termasuk juga mosi tidak percaya dengan prajuru desa akan disampaikan ke pmerintah," janji Wenten.

Harapannya krama mendapat peladenan saat keperluan prajuru adat.

Masalah Beda Tafsir

Bendesa Adat Liligundi Ketut Alit Suardana mengaku tidak tahu dengan aksi yang dilakukan oleh sejumlah krama Liligundi.

Ia mengatakan baru mengetahui dari media sosial padahal aksi warga digelar di sebuah pura yang berada Desa Liligundi.

Kata dia, permasalahan sudah selesai saat mediasi di MDA Kecamatan Bebandem. Ia menyebut krama dan prajuru sudah sepakat.

Namun setelah mediasi, beberapa krama kembali keberatan karena memiliki penafsiran yang berbeda.

Ia meminta agar krama menempuh jalur yang sudah menjadi ketetapan MDA Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi.

"Masalah ini karena perbedaan penafsiran terhadap peraturan (pararem)," ungkap Ketut Alit Suardana.

Baca juga: Ketua DPRD Karangasem Sambangi Rumah Korban yang Hilang di Padang Bai Karangasem Bali

Sebelumnya, krama Desa Adat Liligundi sempat mesadu ke kantor DPRD Karangasem.

Saat itu yang bersangkutan mengadukan persoalan peraturan (pararem) tentang pemilihan bandesa adat dan pembentukan panitia paararem.

Pembuatan pararem tersebut tanpa sepengetahuan masyarakat setempat.

Krama yang datang ke DPRD saat itu juga menuding pararem yang dirancang pada 2019 lalu, tidak berpedoman dengan awig-awig desa adat dan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Pararem dianggap tak sah karena tanpa kesepakataan masyarakat, dan dilakukan pertemuan sekali dengan warga.

Wakil Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi mengatakan, persoalan yang terjadi di Desa Liligundi sudah diterima.

Berapa tokoh dari Desa Liligundi sudah menjelaskan & menyampaikannya.

DPRD nantinya akan membahas masalah tersebut lebih dahulu untuk cari solusi.

"Kita akan bahas dulu dengan pimpinan DPRD serta komisi terkait. Kita juga akan konsultasi ke MDA Kecamatan Bebandem serta kabupaten.

Agar masalah ini menemukan titik terang. Semoga berjalan lancar," harap I Nengah Sumardi, politisi asal Desa Sibetan.

(*)